Ruang Fiskal Jember Rp497,65 Miliar: Waktu Serapan Kian Sempit

JEMBER — Kabupaten Jember mendapat tambahan ruang fiskal besar, namun waktu untuk membelanjakannya semakin sempit. Total ruang fiskal yang belum digunakan mencapai sekitar Rp497,65 miliar, muncul dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan SiLPA 2025 hasil audit BPK. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, memperingatkan OPD mempercepat pelaksanaan agar anggaran benar-benar memberi manfaat sebelum akhir 2026.

Jumlah dan asal tambahan anggaran

Widarto menyebut tambahan TKD dan SiLPA ini baru muncul setelah keputusan Menteri Keuangan tertanggal 5 Agustus 2026. Nilainya signifikan: TKD mencapai Rp223,12 miliar, sedangkan SiLPA 2025 tercatat Rp648,22 miliar.

Ancaman keterlambatan pelaksanaan

Waktu yang tersisa untuk merealisasikan anggaran relatif singkat. "Waktunya tinggal tiga bulan. Kalau OPD tidak serius, anggaran APBD 2026 tidak akan optimal," ujar Widarto di Jember, Sabtu (5/9/2026). Ia mendesak agar setiap OPD menerapkan timeline ketat untuk mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan program.

"Tantangannya sekarang ada di OPD. Kalau belanja modal sebesar itu bisa direalisasikan dengan baik, justru menjadi sesuatu yang membanggakan."

Widarto juga menjelaskan bahwa tambahan TKD terdiri dari tambahan Dana Alokasi Umum sekitar Rp151,61 miliar dan penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil 2023–2024 sekitar Rp71,5 miliar. Sementara sebagian SiLPA 2025 sebesar Rp150,56 miliar telah ditetapkan peruntukannya.

Prioritas penggunaan anggaran

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember meminta agar dana tambahan difokuskan pada perbaikan infrastruktur. Keluhan masyarakat mengenai jalan rusak dan fasilitas publik menjadi alasan utama tuntutan itu. Fraksi menuntut agar pemerintah daerah menunjukkan hasil konkret dari setiap rupiah tambahan anggaran.

• Percepat proses pengadaan dan pelelangan.
• Fokuskan belanja modal untuk perbaikan jalan dan sarana publik.
• Laporkan capaian realisasi dan manfaat kepada publik secara transparan.

Jika pelaksanaan tidak tuntas dalam sisa tahun anggaran, tambahan ruang fiskal berisiko menjadi angka dalam dokumen saja, tanpa bertransformasi menjadi manfaat nyata bagi warga. Pemerintah daerah kini dituntut bergerak cepat dan tepat agar anggaran besar itu tidak sia-sia.