PDIP Pertanyakan Tambahan Ruang Fiskal APBD Jember Rp223 M

JEMBER — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember mempertanyakan manfaat tambahan ruang fiskal sekitar Rp223,12 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Pertanyaan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember, Jumat (4/9/2026), dengan permintaan agar pemerintah daerah memastikan anggaran tersebut benar-benar meningkatkan layanan dasar warga.

Sumber tambahan anggaran

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Indi Naidha Wulandari, menjelaskan tambahan ruang fiskal berasal dari Transfer ke Daerah (TKD). Komponen utama adalah penambahan Dana Alokasi Umum dan pembayaran kurang salur Dana Bagi Hasil.

SiLPA dan ruang fiskal yang masih tersedia

Indi juga menyoroti realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 yang mencapai Rp648,22 miliar. Setelah dikurangi pos-pos yang telah ditentukan penggunaannya sekitar Rp150,56 miliar, masih tersisa ruang fiskal sekitar Rp497,65 miliar.

Kebutuhan publik dan prioritas anggaran

Fraksi menekankan bahwa meningkatnya angka dalam APBD tidak otomatis berarti manfaat langsung bagi warga. Indi meminta penjelasan konkret tentang arah penggunaan tambahan kemampuan fiskal itu.

“Masyarakat tidak hidup dari angka-angka dalam buku APBD,”

Ia menambahkan bahwa warga membutuhkan perbaikan jalan, air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta dukungan bagi petani. Sebagai ilustrasi, dengan asumsi anggaran jalan 2027 sekitar Rp400 miliar untuk 527,68 kilometer, tambahan TKD Rp223,12 miliar secara matematis setara dengan pembiayaan penanganan sekitar 294 kilometer jalan.

• Perbaikan infrastruktur jalan
• Akses air bersih
• Layanan kesehatan dan pendidikan
• Perlindungan sosial dan dukungan pertanian

Efisiensi belanja dan alternatif

Indi juga mempertanyakan efisiensi beberapa pos belanja. Contohnya anggaran sekitar Rp2,8 miliar untuk mencetak 703 ribu stiker penerima bantuan sosial. Fraksi mengusulkan pemanfaatan basis data digital atau barcode sebagai alternatif lebih efisien.

Selain itu, belanja jasa penyelenggaraan acara lebih dari Rp20 miliar diminta diuji berdasar manfaat dan prinsip value for money. Fraksi tidak menyebut seluruh kegiatan sebagai pemborosan, tetapi menuntut penilaian proporsi dan prioritas di tengah kebutuhan dasar masyarakat.

Implikasi dan langkah berikutnya

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, ukuran keberhasilan APBD adalah sejauh mana anggaran berubah menjadi pekerjaan, layanan, dan manfaat nyata bagi warga. Pemerintah daerah diminta menyajikan rencana alokasi yang transparan dan terukur untuk menjawab pertanyaan tersebut.