Kekeringan Tuban: PDI Perjuangan Dorong Solusi Air Bersih Jangka Panjang
TUBAN — Kekeringan yang berulang tiap musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah desa Kabupaten Tuban. Ketua DPC PDI Perjuangan Tuban, Ony Setyawan, menilai bantuan tangki air hanya bersifat darurat dan mendesak kebijakan jangka panjang segera diambil oleh pemerintah daerah.
Penegasan itu disampaikan Ony pada Minggu, 6 September 2026, menanggapi pasokan air darurat yang terus disalurkan ke desa-desa terdampak seperti Kaligede, Sidoharjo, dan Jati. Menurutnya, langkah struktural diperlukan agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sementara.
Penanganan sementara versus kebijakan jangka panjang
Ony menekankan bahwa bantuan tangki merupakan bentuk gotong royong darurat, bukan solusi permanen. Ia mendorong Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tuban untuk menginisiasi program yang tahan krisis.
Air adalah kebutuhan dasar, rakyat tidak boleh dibiarkan kehausan,
Di sisi lain, Sekretaris DPC Tuban, Kusmen, memaparkan beberapa opsi penanganan jangka panjang yang telah dibahas dalam rapat internal partai.
Rencana teknis yang diusulkan
Kusmen merinci strategi yang ditawarkan untuk menahan air dan memperluas akses air bersih di kawasan rawan:
- Pembangunan embung dan waduk mikro untuk menangkap dan menyimpan air hujan sebelum menyerap ke batuan karst.
- Pipanisasi lintas kecamatan yang mengalirkan air dari mata air stabil di Semanding dan Merakurak ke zona merah seperti Grabagan dan Kerek.
- Optimalisasi sumur dalam berbasis survei geolistrik melalui program PAMSIMAS.
- Reboisasi hulu dengan tanaman berakar dalam, seperti beringin, aren, dan bambu, untuk memperkuat daya simpan air tanah.
Sinergi antara infrastruktur, pelestarian bukit kapur, dan modernisasi pertanian akan menciptakan ketahanan air agar wilayah terdampak mandiri, tidak lagi bergantung pada bantuan darurat,
Dampak geografis dan ancaman
Alasan mendesaknya langkah jangka panjang berkaitan dengan karakter batuan gamping di jalur Pegunungan Kendeng Utara. Kondisi karst membuat hujan cepat meresap sehingga cadangan air bawah tanah sulit terisi kembali.
Situasi itu memicu dua ancaman utama: krisis air konsumsi dan potensi gagal panen. Enam kecamatan yang masuk zona rawan adalah Grabagan, Semanding, Montong, Kerek, Parengan, dan Senori.
Ke depan
Pembangunan embung, perluasan pipanisasi, dan program konservasi menjadi prioritas yang diusulkan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan darurat. Implementasi langkah-langkah ini membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat setempat agar ketahanan air bersih bisa tercapai secara berkelanjutan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Wakil DPRD Pasuruan Ajak Santri Jaga Semangat Menuju Indonesia Emas
Wakil Ketua DPRD Pasuruan Muhamad Zaini mengajak santri menjaga semangat pengabdian saat apel HSN di lapanga...
DPRD Jatim Dorong Perencanaan Ekologis Cegah Karhutla
Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari mendorong perencanaan ekologis dan pengawasan tata ruang untuk mencegah...
DPRD Ngawi Perketat Pengawasan Pesantren Penerima Anggaran
DPRD Ngawi perketat pengawasan pesantren penerima dana daerah untuk lindungi santri dan jaga citra lembaga;...
Pemkot Diminta Percepat Pemadaman Kebakaran TPA Supit Urang
Dewanti minta Pemkot Malang percepat pemadaman Kebakaran TPA Supit Urang dan berikan perlindungan kesehatan...
Ketua Fraksi PDIP Jatim Dorong Pembentukan UU Anti Perundungan
Ketua Fraksi PDIP Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mendesak pembentukan UU Anti Perundungan untuk memperku...
Hari Santri Magetan 2026: Santri Ditekankan Jaga NKRI dan Dongkrak IPM
Peringatan Hari Santri 2026 di Magetan tekankan penguatan nasionalisme, peran pesantren, dan kontribusi terh...