Pemerintah Waspadai Dampak Erupsi 5-6 Gunung terhadap Ekonomi

Pemerintah memantau potensi gangguan ekonomi dan aktivitas masyarakat akibat erupsi sejumlah gunung api. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sedang mengawasi perkembangan setelah beberapa gunung menunjukkan peningkatan aktivitas pada awal September 2026.

Pemantauan terhadap masyarakat terdampak

Airlangga mengatakan pemantauan difokuskan pada penurunan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Pemantauan bertujuan untuk menentukan respons yang tepat bagi kebutuhan dasar warga sekaligus menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi.

"Kami sedang monitor akibat erupsi 5-6 gunung di Indonesia ini, terutama akibatnya pada aktivitas masyarakat yang sangat berkurang," kata Airlangga usai rapat dengan Presiden di Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Gangguan pada logistik dan penerbangan

Pemerintah juga mencermati dampak pada rantai pasok dan distribusi barang. Menurut Airlangga, gangguan penerbangan menjadi perhatian utama karena pesawat komersial juga mengangkut kargo.

"Logistik di sektor penerbangan sudah pasti terjadi gangguan. Karena sektor penerbangan juga ada kaitannya dengan kargo," ujarnya. Gangguan ini bisa memperlambat distribusi barang kebutuhan pokok dan logistik antarwilayah.

Langkah respons dan perkiraan penutupan operasional

Pemantauan intensif dilakukan untuk memperkirakan durasi penutupan atau pembatasan operasional penerbangan di wilayah terdampak. Informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan terkait evakuasi, bantuan logistik, dan kebijakan transportasi alternatif.

• Monitoring kondisi gunung dan kualitas udara di daerah terdampak.
• Koordinasi antarlembaga untuk distribusi kebutuhan mendesak.
• Evaluasi pembatasan operasional penerbangan dan jalur distribusi alternatif.

Impak lebih luas dan kesiapsiagaan

Pemerintah menegaskan pemantauan dilakukan menyeluruh agar penanganan bencana tidak mengabaikan kebutuhan ekonomi dan distribusi. Upaya ini juga untuk meminimalkan dampak jangka pendek pada aktivitas usaha dan pasokan barang.

Dengan data pemantauan yang terus diperbarui, pemerintah berharap dapat merespons lebih cepat dan menyesuaikan kebijakan operasional di wilayah terdampak tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.