Satgas PKH Amankan Aset Negara Rp371,1 Triliun
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengamankan aset dan keuangan negara secara akumulatif sebesar Rp371,1 triliun. Pencapaian ini dilaporkan sejak pembentukan Satgas pada Februari 2025 sampai April 2026 sebagai bagian dari penertiban penguasaan kawasan hutan yang melanggar aturan.
Hasil penertiban dan pernyataan resmi
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Prof Dudung Abdurachman, menegaskan tindakan ini merupakan implementasi Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Bangsa ini dianugerahi hutan yang luas dan kaya, hutan Indonesia bukan hanya paru-paru dunia, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, air, energi, dan sumber kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo hadir melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan hutan termasuk sumber daya alam berpihak kepentingan nasional
Luasan kawasan yang dikembalikan
Satgas PKH melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan di beberapa sektor pada periode operasi. Angka yang dicatat pemerintah menunjukkan pengembalian lahan baik pada sektor perkebunan maupun pertambangan.
- Perkebunan sawit: tercatat seluas 5.889.14,31 Hektar (atau sekitar 5,88 juta hektar).
- Pertambangan: tercatat seluas 12.371,58 Hektar (atau sekitar 12,37 ribu hektar).
Dasar hukum dan sanksi
Pemerintah menegakkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Pelanggaran di kawasan hutan berisiko mendapat sanksi administrasi berupa denda, penguasaan kembali kawasan oleh negara, hingga penegakan sanksi pidana jika kegiatan berjalan tanpa izin.
Dampak keuangan nyata
Selain penguasaan lahan, Satgas PKH juga memberikan dampak langsung pada likuiditas keuangan negara. Data per 13 Mei 2026 menunjukkan penyerahan uang riil kepada negara sebesar Rp10,27 triliun, sebagai bagian dari upaya pemulihan hak negara atas sumber daya alam.
Kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan bukan sekadar simbol penegakan hukum, tetapi telah menunjukkan hasil nyata bagi negara dan rakyat Indonesia
Implikasi dan langkah ke depan
Pemerintah berharap keberhasilan Satgas menjadi preseden hukum dan fondasi tata kelola kehutanan yang lebih sehat, menciptakan iklim usaha yang adil dan transparan. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memastikan kelestarian hutan demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang.
Satgas PKH tetap akan melanjutkan penertiban sesuai ketentuan hukum untuk memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam dan menjaga hak rakyat atas hutan Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...