Kementerian PU Rampungkan 222 SPPG di 30 Provinsi

Kementerian Pekerjaan Umum menyelesaikan pembangunan 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 30 provinsi pada 5 Juni 2026. Proyek ini mencakup lokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selesai 222 SPPG untuk mendukung MBG

Pembangunan 222 SPPG dilakukan oleh Kementerian PU sebagai bagian dari upaya memperluas layanan gizi bagi masyarakat. Lokasi ditetapkan lewat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan titik layanan tepat sasaran. Tujuan utamanya adalah mendukung distribusi makanan bergizi secara merata, termasuk di daerah dengan akses terbatas.

Kita sudah kerjakan ada sekitar 222 SPPG. Sebagian ada juga yang di wilayah 3T

Koordinasi lokasi dan proses serah terima

Penentuan titik pembangunan dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian PU bertugas menyiapkan lahan dan mempercepat proses konstruksi. Tim PU melakukan survei kelayakan lahan untuk memastikan pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan.

Jadi titiknya itu kita koordinasi langsung dengan BGN dan Kemendagri. Kita hanya survei saja, apakah tanahnya bisa segera kita bangun

Saat ini proses serah terima aset kepada BGN sedang berlangsung. Namun sebelum difungsikan, BGN kemungkinan akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap tiap fasilitas.

Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu, tapi secara utuh sudah selesai semua

Fasilitas pendukung layanan gizi

Setiap SPPG dilengkapi fasilitas yang mendukung produksi dan distribusi makanan bergizi. Fasilitas dirancang agar operasional layanan dapat berjalan mandiri dan higienis.

• Dapur utama untuk persiapan makanan bergizi
• Gudang penyimpanan bahan pangan
• Jaringan air bersih untuk sanitasi dan proses masak
• Instalasi pengolahan air limbah untuk menjaga lingkungan

Dampak dan langkah ke depan

Kehadiran SPPG diharapkan memperluas jangkauan Program MBG dan menjangkau keluarga di daerah terpencil. Kementerian PU juga berencana berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN agar seluruh fasilitas dapat segera beroperasi secara optimal. Proses monitoring dan verifikasi oleh BGN menjadi langkah penting sebelum layanan rutin dijalankan.

Dengan infrastruktur yang kini tersedia, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi menjadi lebih merata. Implementasi operasional akan menentukan sejauh mana fasilitas ini mampu menurunkan risiko gizi buruk dan meningkatkan akses layanan gizi di daerah 3T dan lainnya.