Komisi VII Soroti Anggaran SAPA UMKM 2027

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta perhatian terkait anggaran SAPA UMKM untuk 2027. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 31 Agustus 2026, karena program ini dinantikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sorotan pada besaran anggaran

Chusnunia menegaskan pentingnya alokasi dana yang jelas bagi SAPA UMKM pada 2027. Ia ingin mengetahui seberapa besar anggaran yang disiapkan, mengingat program ini dinilai krusial oleh pelaku UMKM.

"Pak SAPA UMKM penting banget. Minta atensinya 2027 termasuk seberapa besar anggarannya karena itu ditunggu UMKM,"

Akses platform dan keluhan pendaftaran

Selain soal anggaran, Chusnunia juga mengungkap masalah teknis. Ia mengatakan belum berhasil membuat akun di platform SAPA UMKM dan mempertanyakan apakah layanan masih dalam tahap pratinjau.

"Saya sendiri belum berhasil tuh bikin akun SAPA UMKM, kenapa enggak bisa ya Pak? Masih preview apa gimana itu, belum bisa daftar,"

Keluhan ini menyorot kebutuhan perbaikan akses agar target penerima manfaat dan pelaku usaha dapat segera terlibat.

Permintaan indikator keberhasilan

Wakil Ketua Komisi VII lainnya, Rahayu Saraswati, meminta agar indikator program UMKM diperjelas. Menurutnya, indikator diperlukan untuk mengukur efektivitas program dan ketepatan penggunaan anggaran.

"Saya hanya menyebut satu kata kunci saja yang sebenarnya bukan untuk dijawab sekarang tetapi untuk menjadi bahan berikutnya... yaitu satu kata kuncinya adalah indikator,"

Rahayu menekankan bahwa indikator harus mulai dimasukkan dalam pembahasan anggaran berikutnya agar keberhasilan program terlihat lebih terukur.

Perhatian pada 'missing middle' dan One Data

Rahayu kembali mengingatkan soal persoalan missing middle, yakni kurangnya perhatian pada usaha kecil dan menengah dibanding ultra mikro. Ia mengingatkan bahwa UMKM mencakup berbagai skala usaha.

"Saya pernah menyampaikan sebelumnya ke Pak Menteri soal missing middle. Karena sepertinya memang masih banyak yang belum paham, UMKM ini kan juga bukan hanya ultra mikro tapi juga kecil dan menengah,"

Ia menaruh harap agar SAPA UMKM mendukung penerapan One Data pada 2027. Dengan data yang terintegrasi, Komisi VII dan publik bisa melihat berapa banyak pelaku usaha yang naik kelas melalui pelatihan dan pendampingan.

"Jadi indikator berapa banyak nih, apalagi dengan SAPA UMKM kan harapannya sudah ada One Data. Dengan One Data ini harapannya masuk di dalam 2027, itu bagaimana bisa memberikan gambaran nanti kepada Komisi VII dan kepada publik,"

Dampak dan langkah ke depan

Kesimpulannya, Komisi VII meminta kejelasan anggaran, perbaikan akses platform, dan indikator yang jelas untuk SAPA UMKM. Ketiga hal ini dinilai penting agar program dapat diukur efektivitasnya dan memberi manfaat nyata bagi pelaku UMKM.

Rapat tersebut menempatkan SAPA UMKM sebagai prioritas pembahasan anggaran 2027, dengan fokus pada transparansi anggaran, kemudahan akses, dan integrasi data untuk memantau capaian program.