Pemerintah Tepis Isu Reshuffle, Perkuat Koordinasi Ekonomi
Pemerintah menepis kabar rencana reshuffle kabinet yang disebut-sebut melibatkan pejabat ekonomi. Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu, 6 Juni 2026. Istana menyatakan kabar pergantian tidak memiliki dasar dan tidak direncanakan. Pertemuan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan sejumlah pejabat terkait.
Pernyataan resmi Istana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rumor pencopotan menteri keuangan tidak benar. Ia juga membantah kabar pergantian Gubernur Bank Indonesia. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan setelah rapat koordinasi di DPR RI.
Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar. Rumor itu tidak ada dan rencana itu tidak ada
Asal muasal isu
Isu reshuffle muncul setelah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Perbincangan berkembang luas di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Tidak ada konfirmasi resmi sebelumnya selain klarifikasi dalam pertemuan hari ini.
Fokus pemerintah: perkuat koordinasi
Pemerintah menegaskan akan memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar. Prasetyo menyebut intensitas koordinasi harus ditingkatkan dan kerja sama dipererat sebagai tindak lanjut menghadapi situasi saat ini.
Intensitas koordinasi harus diperkuat dan kerja sama harus dipererat. Itu menjadi tindak lanjut menghadapi situasi saat ini
Bahasan di DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat membahas perkembangan ekonomi terkini. Pembahasan mencakup nilai tukar rupiah dan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan. Dasco menekankan bahwa koordinasi fiskal dan moneter harus saling mendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Koordinasi fiskal dan moneter harus saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hasil pertemuan menghasilkan beberapa kesepakatan
Implikasi dan prospek
Klarifikasi resmi ini menutup spekulasi terkait pergantian pejabat ekonomi dalam waktu dekat. Pemerintah mengalihkan perhatian publik ke langkah koordinatif untuk menstabilkan pasar. Ke depan, penguatan sinergi antarinstansi menjadi sorotan untuk menanggulangi gejolak nilai tukar dan fluktuasi pasar modal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DJKI Perkuat Merek Kolektif untuk Perluas Akses Pasar Regional
DJKI mendorong pemanfaatan merek kolektif lewat ASEAN-HKC untuk memperluas akses pasar regional; tercatat 87...
KPAI Minta Pengawasan Ketat untuk Program MBG 3B
KPAI mendesak pengawasan ketat pada Program MBG 3B agar makanan untuk bumil, busui, dan balita aman, bermutu...
Pemerintah Targetkan Revisi UU LLAJ Rampung 2026
Pemerintah menyerahkan 1.200 DIM RUU LLAJ ke DPR dan menargetkan revisi diselesaikan pada 2026 agar dapat di...
Kemensos Buka Kanal WhatsApp untuk Pengaduan Sekolah Rakyat
Kemensos membuka kanal WhatsApp 0887-7171-171 pada 29 Sept 2026 untuk pengaduan Sekolah Rakyat, terbuka bagi...
Indonesia Jajaki Pengalaman India untuk Bangun Infrastruktur Publik Digital
Indonesia menjajaki pengalaman India membangun infrastruktur publik digital untuk integrasi layanan, kata Wa...
Kemacetan Pelabuhan Ketapang: ODOL, Demo, dan Solusi Bersama
Kemacetan di akses Pelabuhan Ketapang disebabkan ODOL, antrean Pelindo, dan demonstrasi; solusinya butuh pen...