Prabowonomics: Dorong Kemandirian Ekonomi Nasional

Prabowonomics menjadi gagasan yang diusung Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kemandirian perekonomian nasional dan masyarakat. Istilah ini dipopulerkan saat peringatan Harlah PKB ke-28 di Jakarta Convention Center pada 23 Juli 2026, dan mendapat respons positif dari Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar, dalam pernyataan tertulis pada 25 Juli 2026.

Gagasan dan landasan konstitusional

Prabowonomics berpijak pada UUD 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34, yang menegaskan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial. Konsep ini menegaskan kembali prinsip bahwa kekayaan negara harus dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat.

Dalam peringatan Harlah, gagasan ini juga dikaitkan dengan program Asta Cita yang diperkenalkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sehingga mendapat perhatian lebih luas dari kalangan politik.

Respons Partai Ummat dan tokoh politik

Heikal Safar menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai Prabowonomics dapat menjadi landasan kebijakan terukur untuk mendorong pertumbuhan dari lapisan bawah masyarakat. Ia menekankan perlunya pengelolaan kekayaan alam yang memberi manfaat bagi semua warga negara.

"Bumi dan tanah air Indonesia sangatlah kaya raya. Oleh karenanya wajib dikelola dengan baik, sehingga hasil keuntungannya juga dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,"

Heikal juga menyoroti kehadiran tokoh nasional, menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan partai politik di acara itu sebagai indikator kekompakan dan peluang kerja sama lintas kekuatan politik.

Implikasi kebijakan

Konsep Prabowonomics menempatkan negara pada peran yang aktif dalam memberikan stimulus ekonomi, perlindungan sosial, dan investasi pada sumber daya manusia. Pendekatan ini bukan klaim gagasan baru, melainkan penegasan pelaksanaan asas-asas dasar negara dan pemikiran ekonomi nasional, termasuk warisan pemikiran Soemitro Djojohadikusumo.

Heikal mengajak publik melihat siapa yang selama ini menikmati penguasaan kekayaan alam, sebagai langkah awal menegakkan keadilan dan menolak praktik yang dianggap menzalimi rakyat.

"Siapakah pihak-pihak yang paling menikmati dan menguasai kekayaan alam Indonesia secara utuh. Jika sudah tahu jawabannya, maka seluruh rakyat Indonesia wajib bersatu padu tegakkan keadilan dan lawan kedzaliman,"

Prospek dan tantangan

Prabowonomics membuka ruang bagi dialog politik dan kerja sama kebijakan yang lebih luas. Namun implementasi yang efektif memerlukan komunikasi yang baik antar-pemangku kepentingan, kebijakan terukur, serta mekanisme pengelolaan sumber daya yang transparan.

Jika dijalankan konsisten sesuai amanat konstitusi, gagasan ini berpotensi mendorong pertumbuhan yang tumbuh dari basis masyarakat bawah sekaligus memperkuat perlindungan sosial dan investasi manusia.

Secara ringkas, Prabowonomics menegaskan peran negara dalam mengelola sumber daya demi kesejahteraan kolektif dan menuntut kolaborasi politik untuk mewujudkannya.