Komisi VIII Minta Program Sosial Perkuat Potensi Lampung Tengah

Komisi VIII DPR RI

Potensi daerah dan kebutuhan Program Sekolah Rakyat

Komisi VIII menilai Lampung Tengah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Untuk mengkapitalisasi potensi tersebut, peningkatan kualitas SDM dianggap mendesak. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pendirian Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Marwan menyebut provinsi Lampung belum memiliki model Sekolah Rakyat itu. Namun, ia menyambut baik kesiapan pemerintah kabupaten yang telah menawarkan lahan untuk pembangunan sekolah.

"Bupati sudah siap menghibahkan tanah. Yang penting Sekolah Rakyat itu hadir," ujar Marwan Dasopang.

Penguatan PKH dan upaya pemberdayaan

Marwan juga menyoroti tingginya jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung Tengah. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan dari sekadar bantuan menjadi pemberdayaan yang menghasilkan kemandirian.

Menurutnya, penerima PKH harus didampingi dengan pelatihan dan akses modal agar mampu berwirausaha atau meningkatkan produktivitas. Langkah ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dalam jangka menengah.

"Saya berkeyakinan bahwa Bupati bisa mendorong penerima PKH ini keluar dari penerima PKH. Tentunya harus didampingi dan dikasih modal," kata Marwan.

Pembangunan KUA dan sinergi pusat-daerah

Selain pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, Komisi VIII mendorong penguatan pelayanan keagamaan. Marwan meminta percepatan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan yang belum memiliki kantor sebagai salah satu prioritas.

Ia mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah yang menghibahkan lahan untuk fasilitas keagamaan. Selanjutnya, Marwan berharap pemerintah pusat mempercepat pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan penyuluh agama.

"Tanah dihibahkan, tinggal kami mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pengadaan sarana dan prasarana perkantoran bagi penyuluh agama," ujarnya.

Marwan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program prioritas cepat terealisasi. Kolaborasi ini dinilai kunci bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat Lampung Tengah ke depan.