Reses DPRD Medan: Bansos Tak Tepat Sasaran dan Banjir Kerap Terjadi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) IV menyoroti sejumlah aspirasi warga hasil reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026, terutama bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran, banjir berkepanjangan, dan kenaikan harga bahan pangan. Temuan ini disampaikan juru bicara Dapil IV, Fauzi, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di Gedung Paripurna pada Senin (18/5).

Ringkasan laporan dan peserta rapat

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Zulkarnaen dan Rajudin Sagala. Turut hadir Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Fauzi melaporkan hasil reses yang menghimpun aspirasi warga dari beberapa kecamatan.

Keluhan bansos dan pendataan PKH

Warga meminta pemerintah memperbaiki sistem pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan. Menurut Fauzi, ketidakakuratan data menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan menimbulkan kekecewaan masyarakat.

"Aspirasi masyarakat terkait bansos, banjir, dan pelayanan publik diharapkan menjadi prioritas pembangunan Kota Medan,"

Banjir: penyebab dan titik terdampak

Masalah banjir kembali menjadi sorotan utama. Warga mengeluhkan buruknya kondisi drainase serta sedimentasi di sejumlah sungai yang memperparah genangan saat hujan.

Contoh lokasi terdampak yang disebutkan dalam laporan reses:

• Jalan Perisai Pribumi, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai — mengalami banjir akibat sedimentasi lumpur.
• Jalan Panglima Denai Gang Panglima II, Kelurahan Amplas — warga meminta pemasangan pembatas pengaman parit untuk mencegah anak-anak jatuh ke saluran drainase.

Harga bahan pangan dan pelayanan publik

Selain bansos dan banjir, kenaikan harga bahan pangan menjadi keluhan warga. Masyarakat mendesak pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan mempercepat akses pelayanan publik.

Tindak lanjut DPRD dan perencanaan 2026

Fauzi memastikan seluruh hasil reses akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan. Dokumen itu akan dijadikan bahan penyusunan program pembangunan tahun 2026.

"Permasalahan yang disampaikan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti agar pelayanan dan kesejahteraan warga meningkat,"

DPRD Dapil IV juga mendorong OPD terkait untuk menindaklanjuti aspirasi berdasarkan skala prioritas. Reses Dapil IV sendiri berlangsung pada 20-21 Desember 2025 di Kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai, dan Medan Kota.

Hasil reses ini menunjukkan prioritas warga yang jelas: perbaikan pendataan bansos, normalisasi drainase dan sungai, serta pengendalian harga pangan. Langkah konkret OPD dan Bappeda akan menentukan apakah aspirasi tersebut dapat direalisasikan dalam program 2026.