Reses DPRD Medan: Infrastruktur, Banjir, dan Bansos Jadi Prioritas

Anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan II meminta Pemko Medan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, bantuan sosial, dan peningkatan layanan publik hasil reses yang berlangsung pekan lalu.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan di gedung DPRD Medan pada Senin 18 Mei. Rapat dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Rico Waas serta Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap.

Hasil reses Dapil II

Laporan hasil reses Dapil II dibacakan oleh Tia Ayu Anggraini yang mewakili anggota DPRD dari Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan. Ia menyatakan aspirasi warga akan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan ke Bappeda Kota Medan untuk perumusan program.

Aspirasi masyarakat hasil reses akan menjadi bahan perumusan program pembangunan Kota Medan

Prioritas yang diusulkan

Menurut laporan, warga Dapil II menyoroti beberapa masalah yang berulang. Keluhan utama meliputi infrastruktur jalan dan drainase yang rusak, genangan dan banjir saat hujan, distribusi bantuan sosial yang belum merata, serta pelayanan publik yang belum optimal.

• Perbaikan jalan dan drainase
• Percepatan penanganan banjir
• Pemerataan bantuan sosial
• Peningkatan pelayanan publik OPD

Kami berharap Pemko Medan dapat menentukan skala prioritas pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tindak lanjut OPD dan penyusunan kebijakan

Anggota DPRD menyoroti perlunya percepatan tindak lanjut oleh OPD terkait di wilayah Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan. Mereka meminta agar program yang disusun dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hasil reses akan dicatat dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan masukan bagi penyusunan anggaran dan program kerja Bappeda. Proses ini dimaksudkan untuk menyelaraskan aspirasi warga dengan prioritas pembangunan kota.

Implikasi dan langkah ke depan

Rapat paripurna menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mempercepat penanganan masalah mendesak. Pemko Medan diminta memetakan prioritas berdasarkan dampak sosial dan urgensi teknis.

Dengan dimasukkannya aspirasi Dapil II ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD, diharapkan kebijakan dan program pembangunan berikutnya lebih responsif terhadap kebutuhan warga di tiga kecamatan tersebut.