Kritik Pencopotan Poppy Marulita oleh IGoWa: Salah Alamat

MEDAN, Pencopotan Poppy Marulita Hutagalung dari posisi Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara oleh Gubernur Bobby Nasution menuai kritik tajam. Keputusan itu dinilai keliru karena menempatkan Poppy sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian inflasi, padahal tugas struktural dan pengarah utama berada di level gubernur dan wakil gubernur.

Kritik IGoWa: pencopotan dianggap salah alamat

Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) Sutrisno Pangaribuan menilai pencopotan itu adalah upaya menjadikan Poppy sebagai kambing hitam atas buruknya pengendalian harga kebutuhan pokok di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan Sutrisno di Medan, Selasa (18/8).

Maka pencopotan Poppy tidak tepat jika Bobby menilai Poppy tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok di Sumatera Utara

Sutrisno menegaskan pihak yang paling bertanggung jawab atas kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan kepala biro yang hanya bertindak sebagai pelaksana harian.

Posisi biro dan peran dalam TPID

Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perda No.8 Tahun 2022, Kepala Biro Perekonomian berkedudukan sebagai pembantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan eselon II B. Dalam struktur TPID Sumut, jabatan itu berfungsi sebagai Ketua Pelaksana atau Koordinasi Harian.

Pembina atau pengarah utama TPID tetap dipegang oleh Gubernur, sedangkan Wakil Pengarah adalah Wakil Gubernur bersama Penjabat Sekretaris Daerah. Dengan demikian, tanggung jawab strategis berada pada pimpinan provinsi.

Rekam jejak Poppy dan usulan penempatan

Sutrisno menyatakan pernah bermitra dengan Poppy saat yang bersangkutan masih staf Bappeda. Ia menilai kepakaran Poppy lebih kuat di bidang perencanaan dan tata ruang, bukan urusan makroekonomi atau pengendalian harga.

Menurut Sutrisno, jika ada kajian kompetensi, posisi Kabiro Perekonomian seharusnya diisi pejabat eselon II berlatar ekonomi. Sedangkan Poppy lebih layak dipindahkan ke posisi terkait perencanaan, seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), bukan menjadi Kepala Bidang Peternakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tuduhan politisasi dan tuntutan keterbukaan

Sutrisno menduga pencopotan juga dipengaruhi preferensi politik dan hubungan personal, mengingat Poppy merupakan pejabat dari era Gubernur sebelumnya. Ia menilai ada upaya penempatan loyalis dari masa pimpinan kota ke posisi strategis di pemerintahan provinsi.

Penilaian akumulatif yang tidak dijelaskan secara rinci dan detail menjadi bukti bahwa Bobby mencopot Poppy dengan alasan subjektif, like or dislike

Ia mendesak Gubernur Bobby Nasution memberikan penjelasan terbuka dan bukti objektif terkait alasan pencopotan, dengan menekankan bahwa pengisian jabatan publik harus berdasar kinerja terukur, bukan preferensi pribadi.

Permintaan klarifikasi dan bukti kinerja akan menentukan apakah keputusan personel ini dipandang sebagai langkah administratif atau politis oleh publik dan pemangku kepentingan.