PKP Dorong Regenerasi Pengembang Percepat Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong regenerasi pengembang untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah. Pernyataan itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait pada Jumat, 21 Agustus 2026, sebagai bagian upaya memperkuat keberlanjutan sektor perumahan nasional.

Regenerasi pengembang untuk percepatan penyediaan rumah

Menteri Maruarar menilai kehadiran pengembang baru penting untuk memastikan pasokan rumah berjalan berkelanjutan. Menurutnya, regenerasi harus menghasilkan pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas.

“Untuk Republik ini kita harus menciptakan pengembang-pengembang baru yang bertanggung jawab dan berkualitas. Saya tidak ragu untuk itu,”

Ia menambahkan bahwa saat ini sudah terlihat tanda-tanda regenerasi. Pemerintah juga merencanakan pelaksanaan akad massal untuk 71.000 rumah di Jawa Timur pada Desember sebagai langkah konkret.

Integrasi LP2B dan kepastian tata ruang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan perkembangan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang daerah. Langkah ini dimaksudkan memberi kepastian tata ruang sekaligus mendukung pembangunan perumahan nasional.

Secara nasional, verifikasi usulan LP2B telah mencapai 87,53% dari luasan Lahan Baku Sawah (LBS). Sebanyak 30 provinsi melampaui target pemenuhan usulan LP2B di atas angka tersebut.

Pemerintah menyoroti delapan provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan target LP2B. Provinsi-provinsi tersebut adalah:

• Riau
• Jambi
• Banten
• Bali
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Timur
• Sulawesi Barat
• Papua

Kepastian tata ruang diharapkan menyederhanakan proses perizinan dan menyelesaikan masalah administratif terkait Lahan Sawah Dilindungi di lapangan.

Komitmen dunia usaha

Pengembang senior MS Hidayat menegaskan dukungan dunia usaha terhadap program pemerintah. Ia menyatakan pebisnis properti akan terus mengikuti perkembangan regulasi dan berkolaborasi dengan pemerintah.

“Seluruh aspek real estate dan properti telah menggunakan model yang update dan mengikuti aturan yang ada. Jadi kita akan meneruskan program ini dan bersinergi dengan pemerintah untuk mensukseskan program yang telah dicanangkan,”

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai krusial untuk mempercepat penyediaan hunian layak secara berkelanjutan.

Penanganan rumah terdampak gempa di NTT

Pembahasan juga mencakup penanganan rumah warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data per 19 Agustus 2026, tercatat 11.925 rumah terdampak bencana.

Pendataan kerusakan menurut tingkat ringan, sedang, dan berat terus didorong. Data yang akurat diperlukan agar bantuan dapat disalurkan cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Rangkaian langkah ini menunjukkan pendekatan terpadu: memperkuat ekosistem perumahan melalui regenerasi pengembang, memastikan kepastian tata ruang lewat LP2B, dan menyelesaikan dampak bencana untuk menjaga target Program 3 Juta Rumah tetap pada jalurnya.