Wamendagri: Pemerintah Siap Bahas RUU Pemilu Bersama DPR

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu bersama Komisi II DPR RI. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan informal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026. Pemerintah mengaku telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang akan dibawa dalam pembahasan resmi.

Siap mulai pembahasan dengan Komisi II

Bima menyampaikan bahwa komunikasi dengan pimpinan Komisi II DPR RI telah berlangsung untuk menentukan agenda awal pembahasan. Ia menegaskan kesiapan pemerintah untuk bergerak memasuki fase dialog teknis dengan legislatif.

Kami telah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi II DPR RI terkait agenda pembahasan RUU Pemilu. Dan kami siap untuk menulai pembahasan-pembahasan

Isu strategis yang disiapkan pemerintah

Pemerintah belum memaparkan rincian isu secara lengkap karena pembahasan resmi belum dimulai. Namun Bima menyebut beberapa perhatian utama yang akan menjadi titik bahas.

• Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen;
• Aspek teknis penyelenggaraan pemilu;
• Pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.

Menurutnya, isu ambang batas parlemen selama ini menjadi sorotan publik sehingga akan masuk kajian pembahasan lebih lanjut.

Sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold. Kemudian teknis pemilihannya mengenai pengaturan penyelenggara, daerah pemilihan

Proses, komunikasi, dan langkah selanjutnya

Bima meminta publik menunggu jalannya pembahasan resmi antara pemerintah dan DPR untuk melihat sikap final pemerintah pada setiap isu, termasuk apakah ambang batas akan dipertahankan atau disesuaikan. Hingga kini komunikasi yang dilakukan bersifat awal dan informal.

Belum dimulai pembahasan resminya, kita tunggu saja

Ia juga menegaskan bahwa pembahasan belum mencapai tahap kajian yang mengikat atau arahan Presiden, sehingga posisi resmi pemerintah dalam RUU masih menunggu pembicaraan formal. Seperti disampaikan, komunikasi yang berlangsung baru sebatas percakapan awal antarpetinggi legislatif dan eksekutif.

Konten dan implikasi ke depan

Pembahasan RUU Pemilu antara pemerintah dan Komisi II DPR akan menentukan sejumlah ketentuan teknis dan politis menjelang pemilu berikutnya. Publik dan partai politik diperkirakan akan memantau perkembangan terkait ambang batas parlemen serta aturan daerah pemilihan dan penyelenggara, karena dampaknya luas pada representasi dan mekanisme pemilu.

Jadwal resmi dan materi lengkap pembahasan belum dirilis; perkembangan selanjutnya akan mengikuti rapat teknis yang disepakati kedua pihak.