Hotspot Karhutla Turun 56%, Kemenhut Tetap Waspada

Kementerian Kehutanan mencatat jumlah hotspot atau indikasi kebakaran hutan dan lahan turun drastis sebesar 56,2 persen dalam sehari. Data menunjukkan penurunan dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik pada 20 Agustus 2026. Meski demikian, Kemenhut menegaskan kewaspadaan tetap diperlukan karena penurunan tidak serta-merta berarti semua kebakaran padam.

Penurunan terbesar di Kalimantan

Data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari pemantauan satelit Terra-Aqua NASA mencatat penurunan absolut 1.220 titik. Penurunan paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

“Di Kalimantan Barat, hotspot turun dari 784 menjadi 82 titik, sedangkan di Kalimantan Tengah dari 694 menjadi 22 titik. Sementara di Kalimantan Selatan, hotspot berkurang dari 85 menjadi 12 titik,” kata Kabiro Humas dan Kerjasana Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, Jumat, 21 Agustus 2026.

Secara keseluruhan, jumlah hotspot di tiga provinsi tersebut turun dari 1.563 menjadi 116 titik, atau sekitar 92,6 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan lokal yang signifikan meski belum menyelesaikan risiko nasional.

Apa arti penurunan hotspot?

Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi sensor satelit dan tidak selalu identik dengan kejadian kebakaran. Keakuratan deteksi dapat dipengaruhi oleh tutupan awan, kondisi atmosfer, waktu lintasan satelit, dan kemampuan sensor untuk mendeteksi panas.

“Karena itu, setiap informasi hotspot tetap perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan. Kewaspadaan juga diperlukan karena sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi kemarau,” katanya.

Kondisi cuaca dan faktor eksternal

Berdasarkan informasi BMKG per 21 Agustus 2026, sebanyak 535 Zona Musim atau 76 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Selain itu, curah hujan kategori rendah mendominasi 90,79 persen wilayah.

Fenomena El Niño yang mencapai intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif berpotensi menurunkan curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan serta karhutla.

Respon dan langkah mitigasi

Kementerian Kehutanan menyatakan memperkuat koordinasi lintas lembaga dan meningkatkan operasi lapangan untuk merespons kondisi tersebut.

“Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, kami terus memperkuat pengendalian karhutla melalui koordinasi. Yakni dengan BMKG, BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, dan relawan,” katanya.

• Pemantauan hotspot harian dan patroli terpadu
• Verifikasi lapangan dan pemadaman darat serta udara
• Peningkatan kesiapsiagaan personel dan sarana-prasarana
• Imbauan larangan pembukaan lahan dengan pembakaran, khususnya pada lahan gambut dan area kering

Kementerian mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di wilayah gambut, semak belukar, dan daerah yang mengalami kekeringan berkepanjangan. Upaya bersama dan verifikasi lapangan dianggap krusial untuk memastikan penurunan hotspot berujung pada penanggulangan karhutla yang efektif.