RDP Reforma Agraria di Sumut Memanas, DPRD: Aliansi Tak Bawa Perwakilan

Medan, 21 Oktober — Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal reforma agraria di DPRD Sumatera Utara memanas setelah Wakil Ketua Komisi A, Zeira Salim Ritonga, menyatakan massa aliansi yang mengatasnamakan reforma agraria gagal menghadirkan perwakilan masyarakat dari 21 konflik agraria yang diajukan. Pertemuan berlangsung di Medan, Rabu (21/10), dan berujung penutupan karena suasana tidak kondusif.

Permintaan perwakilan ditolak

Zeira mengatakan Komisi A semula meminta aliansi menghadirkan wakil dari setiap konflik yang mereka klaim, termasuk kasus masyarakat Padang Halaban dengan PT Smart. Namun, permintaan itu tidak dipenuhi.

Menurut Zeira, data 21 konflik yang dibawa aliansi sudah dipelajari Komisi A dan sebagian merupakan persoalan lama sejak 2012. Komisi A pun menyiapkan pembahasan kasus per kasus dan membuka ruang mediasi dengan melibatkan pihak perusahaan yang terkait.

Tawaran penguatan Perda ditolak

Komisi A juga menawarkan penguatan Perda Masyarakat Adat sebagai salah satu jalan penyelesaian. Tawaran tersebut, kata Zeira, ditolak mentah-mentah oleh aliansi.

Zeira mengklaim pihaknya bahkan bersedia memfasilitasi aspirasi hingga ke tingkat pusat. Namun, aliansi disebut tidak menyampaikan tujuan dan tuntutan yang jelas saat RDP berlangsung.

Tata cara undangan dan suasana rapat

Komisi A menyebut tidak menerima surat permohonan resmi untuk RDP dari aliansi. Saat ditanya maksud kedatangan, jawaban yang diterima hanya bahwa mereka "diundang" tanpa penjelasan agenda dan persoalan yang hendak dibahas.

"Kami tidak tahu mereka diundang dalam rangka apa. Ditanya baik-baik, jawabannya marah-marah,"

Zeira menilai pola komunikasi aliansi berputar-putar dan tak berujung. Pimpinan rapat sudah meminta agar pertemuan berjalan tertib, tetapi kondisi tetap tidak kondusif sehingga rapat ditutup dan pimpinan memilih keluar ruangan.

"Bukan deadlock, mereka provokatif," tegas Zeira.

Zeira membantah ada pihak yang melakukan walk out. Ia juga menilai video potongan kejadian yang beredar di media sosial tidak menggambarkan keseluruhan jalannya rapat dan perlu diluruskan agar publik tidak salah menilai.

Tuntutan aliansi

Dalam pertemuan, aliansi yang menyebut diri Aliansi Pejuang Reforma Agraria (APARA) membawa sejumlah tuntutan utama yang berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Sumut. Permintaan mereka antara lain:

• Penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang diajukan organisasi masyarakat sipil sejak 2018 sebagai prioritas penyelesaian konflik.
• Peninjauan LPRA di lokasi dengan eskalasi konflik antara masyarakat dan perusahaan swasta maupun negara.
• Redistribusi lahan bekas perusahaan dan penyelesaian berbagai konflik agraria di kawasan hutan maupun non-kawasan.

Meski membawa data dan daftar puluhan kasus konflik struktural, kehadiran massa APARA dari berbagai kelompok masyarakat adat dan petani dinilai kurang mendapat sambutan yang memadai dari beberapa anggota dewan.

RDP tersebut memperlihatkan ketegangan antara anggota legislatif dan pengunjuk rasa mengenai prosedur dan kelengkapan pengajuan aspirasi. Ke depan, Komisi A menyatakan akan melanjutkan pembahasan kasus per kasus dan membuka jalur mediasi untuk mencari solusi penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara.