Kota Batu Percepat Implementasi Tiga Raperda Strategis

BATU — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu meminta Pemkot segera mengimplementasikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang telah disepakati. Ketiga Raperda itu adalah Penyelenggaraan Pemakaman, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dan Penyelenggaraan Reklame. Fraksi menilai percepatan perlu agar manfaat aturan dirasakan masyarakat tanpa menunggu lama.

Daftar Raperda dan tujuan singkat

Ketiga Raperda disusun untuk menjawab kebutuhan tata kelola kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Raperda tersebut berfokus pada pengelolaan lahan pemakaman, kebijakan insentif untuk investasi, serta penataan reklame agar estetika kota terjaga.

• Penyelenggaraan Pemakaman — pedoman pengelolaan tempat pemakaman umum, pemakaman khusus, serta krematorium yang selaras dengan rencana tata ruang dan prinsip keberlanjutan.
• Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi — kebijakan untuk menciptakan iklim investasi kondusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, dan membuka lapangan kerja.
• Penyelenggaraan Reklame — aturan penataan reklame untuk memberi kepastian hukum sembari menjaga estetika Kota Batu sebagai destinasi wisata.

Proses penyusunan dan evaluasi

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, seluruh proses penyusunan Raperda telah melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi. Pembahasan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, praktisi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

"Hasil evaluasi menunjukkan substansi ketiga Raperda ini telah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Batu. Kini fokus utamanya adalah memastikan implementasinya berjalan dengan baik," kata Amirah Ghaida Dayanara, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu.

Dampak yang diharapkan

Fraksi menggarisbawahi bahwa Raperda insentif akan membantu menciptakan iklim berinvestasi yang lebih kondusif. Hal ini diprediksi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat.

Sementara itu, penataan reklame diharapkan menjaga citra Kota Batu sebagai tujuan wisata dengan menyeimbangkan promosi dan estetika publik.

Langkah implementasi

Fraksi menuntut agar penetapan Raperda diikuti dengan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Wali Kota, serta program sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Hal ini dianggap penting agar aturan tidak berhenti pada tataran peraturan saja.

"Percepatan implementasi ini penting sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Batu yang ramah investasi, tertata dengan baik, dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas," tegas Amirah.

Dengan langkah-langkah turunan dan sosialisasi yang sistematis, diharapkan ketentuan dalam Raperda dapat segera diterapkan dan memberi dampak nyata bagi tata kelola kota dan kesejahteraan warganya.