Marhaenisme Relevan Hadapi Ketimpangan Ekonomi Digital
JEMBER — Delapan puluh satu tahun setelah kemerdekaan, tantangan bangsa kini adalah memastikan keadilan sosial. Airlangga Pribadi Kusuma menilai ketimpangan muncul dalam bentuk ekonomi digital. Pernyataan itu disampaikan saat bedah buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen-Z di Aula DPC PDI Perjuangan Jember, Senin (29/6/2026) malam.
Marhaenisme sebagai alat analisis
Airlangga menjelaskan, Bung Karno memandang kemerdekaan bukan sekadar pencapaian politik. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pemikiran Marhaenisme menurutnya harus dipakai untuk membaca realitas kontemporer, bukan hanya sebagai warisan sejarah.
"Kita merdeka dulu, karena kita tidak punya negara, kita tidak punya otoritas politik untuk mengurus kehidupan rakyat,"
Wajah baru ketimpangan: platform digital
Menurut Airlangga, bentuk ketimpangan kini tidak lagi dominan melalui penguasaan tanah atau alat produksi. Sebaliknya, sistem digital menciptakan ketidakpastian ekonomi. Pekerja yang tampak memiliki modal kecil, seperti kendaraan dan ponsel, tetap berada dalam posisi rentan karena mekanisme platform.
"Mereka memiliki alat produksinya sendiri. Tetapi besok belum tentu bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup,"
Contoh nyata: pengemudi ojek daring
Airlangga memberi contoh pengemudi ojek daring. Secara kasat mata mereka memiliki kendaraan dan telepon sebagai sarana produksi. Namun pendapatan bergantung pada algoritma dan kebijakan platform yang sulit dikendalikan oleh pekerja.
Gambaran itu, kata Airlangga, menunjukkan perlunya memahami Marhaenisme sebagai lensa untuk mengidentifikasi siapa yang rentan dan bagaimana negara mesti bertindak.
Dialog generasi muda
Diskusi yang menjadi rangkaian Bulan Bung Karno ini dihadiri puluhan peserta, terutama milenial dan Gen-Z. Forum juga menghadirkan Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, yang membuka ruang dialog bagi generasi muda untuk mengevaluasi relevansi pemikiran Bung Karno terhadap tantangan masa kini.
Airlangga menegaskan bahwa makna kemerdekaan baru nyata jika mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ia mendorong agar pemikiran Marhaenisme dipakai sebagai dasar kebijakan untuk menghadapi dinamika ekonomi digital.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPR Minta Pengusutan Tuntas Kekerasan Ibu terhadap Anak di Pamekasan
DPR minta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan ibu terhadap anak di Pademawu, Pamekasan, termasuk pemeriks...
PDI Perjuangan: Perubahan APBD Sumenep Harus Pro Rakyat
Fraksi PDI Perjuangan minta Perubahan APBD Sumenep 2026 tetap berpihak pada rakyat meski PAD naik dan belanj...
Surabaya Minta Perlindungan untuk Pedagang Pasar Tradisional
DPRD Surabaya dan APPSI minta pemerintah lindungi pedagang pasar tradisional dari tekanan pasar modern, dari...
DPRD Jember Minta Pangkas Anggaran Rp2,8 Miliar untuk Stiker Bantuan
DPRD Jember minta Pemkab memangkas anggaran Rp2,8 miliar untuk stiker bantuan dan mengusulkan satu jenis sti...
Jaranan Hiasi Peringatan Kemerdekaan di Trenggalek
Ribuan warga menyaksikan pagelaran jaranan di halaman DPC PDI Perjuangan Trenggalek, 17 Agustus 2026, sebaga...
ASN Banyuwangi Berbagi daftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS
ASN Banyuwangi Berbagi mendaftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan pada 17 Agustus 2026 untu...