Pemerintah-DPR Sepakati RAPBN 2027: Defisit Dijaga 2,4% PDB

Pemerintah dan DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026. Postur yang disepakati menetapkan defisit 2,4% terhadap PDB, atau sekitar Rp671,2 triliun, untuk menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Postur anggaran RAPBN 2027

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan RAPBN 2027 dirancang bersifat ekspansif namun terukur. Tujuannya menjaga pertumbuhan sekaligus mempertahankan kredibilitas fiskal.

Alasan dan konteks global

Suahasil menekankan RAPBN disusun saat ketidakpastian global masih tinggi. Ketegangan geopolitik dapat mengganggu rantai pasok dan menaikkan volatilitas harga. Hal ini menambah tekanan inflasi dan ketidakpastian pasar keuangan.

Kebijakan fiskal harus tetap pruden tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya.

Menurut Menkeu, APBN perlu fleksibilitas untuk merespons risiko eksternal tanpa melanggar disiplin fiskal. Pengalaman pengelolaan APBN 2026 menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027.

Prioritas anggaran dan implikasi

Anggaran diarahkan untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat dan percepatan agenda pembangunan nasional. Suahasil menegaskan setiap rupiah harus dikelola hati-hati.

• Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi;
• Melindungi masyarakat dari dampak krisis dan bencana;
• Menjaga stabilitas harga serta ketersediaan energi dan pangan;
• Mempercepat pencapaian agenda pembangunan nasional.

Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penutup

Pengesahan RAPBN 2027 menandai komitmen pemerintah dan DPR untuk menyeimbangkan dukungan fiskal dan disiplin anggaran. Ke depan, efektivitas anggaran akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan, respons terhadap risiko eksternal, dan upaya memastikan distribusi manfaat ke seluruh wilayah.