MenHAM Usulkan Pusat Komando Bencana NTT Dipindah ke Flores

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan pemindahan pusat komando tanggap darurat dari Kota Kupang ke Pulau Flores untuk mempercepat penanganan bencana. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa, 25 Agustus 2026, dengan alasan jarak antara Kupang dan wilayah terdampak di Flores menyulitkan koordinasi dan distribusi bantuan.

Alasan pemindahan pusat komando

Pigai menilai lokasi pusat komando yang lebih dekat dengan daerah terdampak akan memperpendek waktu respons. Menurutnya, jarak yang jauh dari Kupang ke beberapa wilayah di Flores menghambat koordinasi dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

"Komando tanggap darurat sebaiknya dipusatkan di Pulau Flores agar koordinasi penanganan bencana lebih cepat dan efektif. Jangan dipusatkan di Kupang karena jaraknya jauh dari wilayah terdampak dan menyulitkan percepatan penanganan bencana,"

Respons gubernur dan implikasi koordinasi

Menurut Pigai, Gubernur NTT merespons cepat usulan tersebut. Pemindahan pusat komando diyakini dapat memperpendek jalur koordinasi antar-instansi dan mempercepat aliran bantuan menuju lokasi-lokasi terdampak di Flores.

Bantuan pangan dan logistik

Pigai menekankan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai prioritas selama masa tanggap darurat. Ia menyebut pemerintah dapat menyelesaikan pembayaran kebutuhan pangan setelah kondisi darurat teratasi, asalkan distribusi tidak terhenti.

"Pemerintah harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat bencana. Pembayaran kebutuhan pangan dapat diselesaikan pemerintah setelah kondisi darurat tertangani,"

Ia juga mengingatkan agar pemenuhan pangan berjalan bersamaan dengan pengerahan bantuan logistik dari pemerintah pusat. Sejalan dengan itu, distribusi logistik direncanakan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara untuk menjangkau daerah terpencil.

Peran lembaga dan relawan

Pigai menegaskan bahwa meski BNPB berperan sebagai leading sector manajemen bencana, penanganan harus melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Presiden, menurut Pigai, telah memerintahkan agar penanganan berjalan secara bersama sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Selain itu, Kementerian HAM menerjunkan 11 pejabat untuk mendukung operasi di lapangan. Pigai menyebut ada juga dukungan relawan dan staf khusus yang merupakan putra asli Manggarai untuk membantu penyaluran bantuan melalui dana mandiri.

• Usulan pemindahan pusat komando ke Flores untuk percepatan respons
• Prioritas pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak
• Penggunaan pesawat Hercules untuk distribusi logistik
• Pelibatan kementerian, lembaga, dan relawan dalam penanganan

Pemindahan pusat komando yang diusulkan memicu perbincangan tentang efektivitas respons darurat di NTT. Ke depan, keputusan teknis dan operasional akan menentukan sejauh mana langkah ini mampu mempercepat bantuan ke masyarakat terdampak di Flores.