Puan Dorong Penanganan Karhutla Terpadu, Utamakan Keselamatan

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara terpadu di bawah satu kendali. Pernyataan ini disampaikan pada keterangan pers, Jumat, 4 September 2026, terkait kabut asap tebal yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah.

Dorongan untuk pendekatan terpadu

Puan menekankan bahwa penanganan tidak boleh hanya fokus pada pemadaman api. Ia meminta langkah terpadu yang melibatkan kesehatan publik, pendidikan, dan bantuan kepada keluarga terdampak.

“Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api. Perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak.”

Menurut Puan, pendekatan komprehensif diperlukan agar respons kebakaran juga meredam dampak sosial dan ekonomi secara cepat.

Situs kebakaran dan dampak lintas sektor

Pelaporkan hingga awal September menunjukkan kebakaran makin meluas di Kalimantan dan Sumatra, diperparah oleh musim kemarau ekstrem dan fenomena El Niño. Beberapa provinsi, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, tercatat menjadi zona merah dengan ribuan titik panas.

“Asap yang muncul dari Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi. Bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah.”

Asap pekat mengganggu proses belajar, aktivitas ekonomi harian, dan transportasi. Oleh sebab itu, Puan mengingatkan penanganan harus mempertimbangkan perlindungan publik sebagai prioritas.

Koordinasi antarlembaga dan percepatan respons

Puan menyerukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemda, aparat keamanan, masyarakat, dan pengelola kawasan. Ia menilai koordinasi lintas sektor akan memastikan penanganan lebih terarah dan efisien.

“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla.”

Dia juga menekankan pentingnya kecepatan respons. Semakin cepat titik api ditangani, semakin kecil biaya dan sumber daya yang diperlukan.

“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya.”

Penegakan hukum dan pengawasan DPR

Puan menyatakan dukungan atas penyegelan 21 badan usaha yang lahannya diduga terkait Karhutla di tujuh provinsi. Ia meminta transparansi proses penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.

DPR berkomitmen mengawal penanganan Karhutla melalui lintas komisi. Pengawalan meliputi sektor kehutanan, lingkungan, kebencanaan, kesehatan, pendidikan, dan penegakan hukum untuk memastikan langkah terkoordinasi dan akuntabel.

Dengan peningkatan operasi terpadu dan pengawasan publik, Puan berharap dampak kabut asap terhadap masyarakat dapat diminimalkan dan keselamatan warga tetap dijaga.