Puan: DPR Terbuka Terima Aspirasi Publik, Ikuti Mekanisme

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat, namun harus melalui aturan dan mekanisme yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

DPR membuka ruang, tapi minta prosedur dijalankan

Puan mengatakan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dapat mengajukan permohonan pertemuan secara resmi. Setelah menerima surat permohonan, DPR akan memfasilitasi penyampaian aspirasi sesuai ketentuan internal.

“Sebenarnya kan memang dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Namun, ada aturan dan mekanismenya,”

Menurut Puan, pendekatan ini memastikan proses yang tertib sekaligus melindungi jalannya kegiatan parlemen. Ia mengibaratkan DPR sebagai rumah yang terbuka menerima tamu, tetapi tetap memiliki aturan yang harus diikuti pengunjung.

Jalur resmi penyampaian aspirasi

Puan merinci beberapa jalur resmi yang bisa ditempuh masyarakat. Aspirasi dapat disampaikan melalui Badan Legislasi (Baleg), pimpinan komisi, atau mekanisme lain yang sudah ditetapkan oleh DPR.

“Silahkan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat apa namanya atau keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut,”

Ia menambahkan bahwa perwakilan masyarakat bahkan dapat diberi kesempatan mengikuti rapat paripurna, asalkan proses izin melalui pimpinan DPR berjalan sesuai prosedur.

Contoh praktik: perwakilan AMPB diterima di Parlemen

Praktik terbukanya akses ini terlihat saat aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada hari yang sama. Perwakilan AMPB -- termasuk aktivis Supriyono (dikenal Botok) dan Koordinator Teguh Istianto -- diperbolehkan masuk ke Kompleks Parlemen dan diarahkan ke balkon ruang rapat paripurna.

Menurut catatan, rombongan memasuki area paripurna sekitar pukul 10.05 WIB dengan didampingi petugas keamanan DPR setelah mendapat izin pimpinan.

“Iya, iya (sama pimpinan DPR), semoga aspirasi rakyat Indonesia ini direalisasikan, ya,”

Botok berharap kesempatan tersebut menjadi ruang langsung bagi masyarakat menyampaikan tuntutan kepada wakil rakyat.

Implikasi dan langkah ke depan

Pernyataan Puan dan contoh penerimaan AMPB menegaskan niat DPR membuka akses publik selama prosedur dipenuhi. Langkah ini berpotensi memperkuat saluran komunikasi antara warga dan wakil rakyat, asalkan mekanisme dijalankan secara konsisten dan transparan.

Ke depan, publik yang ingin mengajukan aspirasi disarankan menyiapkan surat permohonan resmi dan menghubungi instansi DPR terkait agar proses izin dan fasilitasi dapat berlangsung lancar.