Prabowo: Bangsa Menyimpang dari "Blueprint" Para Pendiri

Presiden Prabowo Subianto menilai perjalanan bangsa Indonesia sudah menyimpang dari warisan pemikiran para pendiri. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Musyawarah Nasional ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Lampung, Rabu, 10 Juni 2026. Menurut Prabowo, penyimpangan ini berimplikasi pada melemahnya semangat kebangsaan dan tata ekonomi yang dirancang pendiri negara.

Pendiri bangsa sebagai acuan yang mulai pudar

Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan kembali nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara, seperti Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyebut gagasan-gagasan tersebut sebagai cetak biru yang seharusnya menjadi landasan perjalanan bangsa ke depan.

Prabowo mengatakan, ketika bangsa menjauh dari cetak biru pendiri, struktur sosial dan ekonomi berisiko runtuh. Pernyataan itu menegaskan urgensi kembali ke prinsip-prinsip awal negara.

Kritik terhadap implementasi ekonomi nasional

Salah satu fokus kritikan Presiden adalah penerapan UUD 1945, khususnya amanat pasal 33 tentang perekonomian nasional. Ia menyatakan bahwa prinsip ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama dan berasas kekeluargaan belum tercermin dalam praktik saat ini.

"Masalahnya adalah, menurut keyakinan saya, bahwa kita telah meninggalkan sendi-sendi yang paling penting, yaitu sendi rancang bangun bangsa. Kalau kita menyimpang dari blueprint (rancangan/red) dari cetak biru kita menyimpang, gedung itu runtuh,"

Presiden menilai ketidaksesuaian antara prinsip dan praktik terlihat dari dominasi konglomerasi. Ia menyebut adanya jarak antara cita ekonomi kolektif pendiri bangsa dan realitas yang cenderung menguatkan kelompok ekonomi besar.

"Pendiri-pendiri bangsa kita telah mewarisi kepada kita, hal-hal yang luar biasa, yang saya katakan kecemerlangan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan. Ini lip service. Yang dibesarkan adalah konglomerasi,"

Dampak dan langkah yang disarankan

Prabowo mengingatkan para pelaku usaha muda dan pemangku kebijakan agar kembali menegakkan prinsip pendiri bangsa. Ia meminta upaya kolektif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan menata ulang kebijakan ekonomi agar selaras dengan UUD 1945.

Jika langkah korektif tidak diambil, menurutnya, kesenjangan dan struktur kekuasaan ekonomi akan terus melebar. Sebaliknya, kembali ke blueprint pendiri bisa memperkokoh daya tahan bangsa menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Konteks lebih luas

Pernyataan Presiden muncul di tengah perdebatan nasional soal pemerataan ekonomi dan peran korporasi besar. Ucapan itu juga memberikan sinyal bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha untuk mengevaluasi arah pembangunan ekonomi.

Ke depan, perdebatan tentang implementasi pasal 33 dan kebijakan pro-keutuhan ekonomi diprediksi akan mendapat sorotan lebih intensif, khususnya menjelang agenda kebijakan nasional berikutnya.