Prabowo Minta Pengawasan Ketat Porsi Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Prabowo Subianto meminta pengawasan ketat terhadap porsi dan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan saat acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul, Bogor, Rabu, 3 Juni 2026, untuk memastikan standar gizi terpenuhi bagi anak-anak penerima manfaat.
Demo potongan ayam sebagai bukti
Di atas panggung, Presiden memperlihatkan langsung contoh potongan ayam yang digunakan dalam menu MBG. Ia membandingkan dua model pemotongan: ayam yang dibagi menjadi delapan bagian dan yang dibagi 14 bagian.
“Ayam yang kiri adalah ayam dipotong 14. Yang kanan dipotong 8,” ujar Presiden saat menunjukkan contoh potongan ayam di atas panggung.
Prabowo menilai potongan 14 bagian masih dapat diterima, tetapi ia menegaskan agar pihak penyelenggara tidak mengurangi porsi lebih dari ketentuan.
“Kalau potong lebih dari 14 dosa. Dosa ya,”
Imbauan pengawasan sampai ke sekolah
Presiden juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ikut mengawasi pelaksanaan MBG melalui jaringan sekolah. Ia mendorong kepala sekolah, guru, dan siswa aktif melaporkan bila menemukan porsi tidak sesuai standar.
“Nanti saya minta Menteri Pendidikan, kepala sekolah, guru-guru, anak-anaknya suruh lapor. Ayamnya kecil atau besar,”
Langkah konkret yang diminta
Untuk memastikan konsistensi penerapan standar gizi, Presiden mengusulkan mekanisme pengawasan yang lebih praktis. Ia memerintahkan agar dokumentasi dan pemeriksaan acak dilakukan di lapangan.
“Kalau perlu secara random difoto dan ditimbang,” ucap Presiden.
Beberapa langkah yang disarankan antara lain:
- Pelaporan dari sekolah bila menemukan porsi tidak sesuai.
- Pemeriksaan acak menu dan porsi di wilayah pelaksana program.
- Penggunaan dokumentasi foto dan timbangan untuk verifikasi lapangan.
Dampak dan tindak lanjut
Menurut Presiden, pengurangan porsi akan berdampak langsung pada jutaan anak yang menerima manfaat MBG. Oleh karena itu, kualitas dan ukuran makanan harus diawasi secara konsisten oleh pemerintah pusat, dinas terkait, dan pihak sekolah.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai arahan langsung kepada pelaksana Program MBG yang hadir saat kegiatan nasional tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan adalah kunci agar tujuan peningkatan gizi anak Indonesia dapat tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...