Setahun Tanpa Impor, Indonesia Surplus 4,2 Juta Ton Beras
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras selama setahun, sehingga tercapai surplus 4,2 juta ton dibandingkan 2024. Pernyataan itu disampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Surplus dan indikator kesejahteraan
Zulhas menyebut langkah pemerintah mengakhiri impor beras membuat pasokan dalam negeri melimpah. Pada 2024 Indonesia tercatat masih mengimpor beras sebesar 4,5 juta ton, namun pada 2025 tidak melakukan impor dan tercatat surplus 4,2 juta ton.
Ia juga menyinggung indikator kesejahteraan petani yang membaik, merujuk pada data Bank Dunia, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Nilai tukar petani komoditas padi dan jagung naik dari 116 menjadi 127 sepanjang 2025.
Deregulasi penyaluran pupuk
Salah satu langkah yang disebut mendorong produksi adalah deregulasi penyaluran pupuk. Menurut Zulhas, prosedur sebelumnya memerlukan banyak izin sehingga penyaluran terhambat.
Satu, deregulasi, dulu pupuk itu akan diterima petani itu rumit, izin bupati, izin gubernur, izin camat. Pokoknya ada 145 izin baru pupuk sampai ke petani, oleh karena itu, pupuk terserap cuma 6 juta
Dengan penyederhanaan aturan, ketersediaan pupuk sebelum musim tanam Januari 2025 meningkat. Penyerapan pupuk naik dari sekitar 6 juta menjadi 9,5 juta, atau naik sekitar 58 persen.
Harga gabah dan pengawasan pasca panen
Pemerintah juga menghapus persyaratan kadar air gabah dan menetapkan harga pembelian gabah minimal. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik pembelian dengan harga sangat rendah di lapangan.
Harga naik 6.500 gabah, kadar air saya hapus, saya sebut itu any quality. Pokoknya petani panen, kadar air berapapun, beli Rp6.500
Zulhas menambahkan pengawasan bersama kepolisian dan TNI memastikan tidak ada pembelian gabah di bawah Rp6.500. Ia juga menyebut kondisi iklim, yakni kemarau basah sepanjang 2025, turut mendorong peningkatan produksi.
Dampak terhadap produksi dan prospek ke depan
Peningkatan penyerapan pupuk dan penyederhanaan aturan diklaim mendorong kenaikan produksi pertanian sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Zulhas, perbaikan ini berimbas langsung pada kesejahteraan petani di lapangan.
Pemerintah berencana memfokuskan perhatian pada sektor perikanan sampai tahun depan, sementara keberlanjutan pasokan beras domestik menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...