Setahun Tanpa Impor, Indonesia Surplus 4,2 Juta Ton Beras
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras selama setahun, sehingga tercapai surplus 4,2 juta ton dibandingkan 2024. Pernyataan itu disampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026.
Surplus dan indikator kesejahteraan
Zulhas menyebut langkah pemerintah mengakhiri impor beras membuat pasokan dalam negeri melimpah. Pada 2024 Indonesia tercatat masih mengimpor beras sebesar 4,5 juta ton, namun pada 2025 tidak melakukan impor dan tercatat surplus 4,2 juta ton.
Ia juga menyinggung indikator kesejahteraan petani yang membaik, merujuk pada data Bank Dunia, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Nilai tukar petani komoditas padi dan jagung naik dari 116 menjadi 127 sepanjang 2025.
Deregulasi penyaluran pupuk
Salah satu langkah yang disebut mendorong produksi adalah deregulasi penyaluran pupuk. Menurut Zulhas, prosedur sebelumnya memerlukan banyak izin sehingga penyaluran terhambat.
Satu, deregulasi, dulu pupuk itu akan diterima petani itu rumit, izin bupati, izin gubernur, izin camat. Pokoknya ada 145 izin baru pupuk sampai ke petani, oleh karena itu, pupuk terserap cuma 6 juta
Dengan penyederhanaan aturan, ketersediaan pupuk sebelum musim tanam Januari 2025 meningkat. Penyerapan pupuk naik dari sekitar 6 juta menjadi 9,5 juta, atau naik sekitar 58 persen.
Harga gabah dan pengawasan pasca panen
Pemerintah juga menghapus persyaratan kadar air gabah dan menetapkan harga pembelian gabah minimal. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik pembelian dengan harga sangat rendah di lapangan.
Harga naik 6.500 gabah, kadar air saya hapus, saya sebut itu any quality. Pokoknya petani panen, kadar air berapapun, beli Rp6.500
Zulhas menambahkan pengawasan bersama kepolisian dan TNI memastikan tidak ada pembelian gabah di bawah Rp6.500. Ia juga menyebut kondisi iklim, yakni kemarau basah sepanjang 2025, turut mendorong peningkatan produksi.
Dampak terhadap produksi dan prospek ke depan
Peningkatan penyerapan pupuk dan penyederhanaan aturan diklaim mendorong kenaikan produksi pertanian sekitar 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Zulhas, perbaikan ini berimbas langsung pada kesejahteraan petani di lapangan.
Pemerintah berencana memfokuskan perhatian pada sektor perikanan sampai tahun depan, sementara keberlanjutan pasokan beras domestik menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...