Puan Sambut Prabowo di DPR Jelang Paparan Kerangka Ekonomi

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Presiden hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara DPR RI, dimana ia dijadwalkan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027.

Penyambutan di Kompleks Parlemen

Presiden Prabowo tiba di Gedung DPR RI sekitar pukul 09.30 WIB. Ia disambut langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Presiden, serta para Wakil Pimpinan DPR RI.

Prosesi berlangsung di depan Gedung Kura-Kura dengan jajaran pasukan kehormatan. Presiden berjalan berdampingan dengan Puan melewati karpet merah menuju ruang sidang paripurna. Puan tampak mengenakan busana bernuansa hijau muda dan rambut yang diikat sederhana saat mendampingi Presiden memasuki gedung parlemen.

Agenda Utama: Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Fiskal

Agenda utama rapat paripurna adalah penyampaian kerangka ekonomi makro pemerintah dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN Tahun 2027. Kehadiran Presiden dalam sidang paripurna ini disebut sebagai perdana sejak ia menjabat kepala negara.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa Presiden akan memaparkan arah kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk strategi ekonomi nasional dan kerangka fiskal untuk tahun mendatang. Paparan itu menjadi dasar bagi pembahasan anggaran negara pada siklus RAPBN 2027.

Agenda Legislasi dalam Rapat Paripurna

Selain penyampaian kebijakan fiskal, DPR RI juga mencatat beberapa agenda legislasi yang dibahas pada rapat paripurna tersebut. Di antaranya:

• Evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026.
• Pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Konteks dan Implikasi

Paparan Presiden tentang kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi momen penting karena akan mempengaruhi arah penyusunan RAPBN 2027. Hasil paparan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi DPR dan pemerintah dalam pembahasan anggaran serta prioritas kebijakan ekonomi tahun mendatang.

Selanjutnya, dokumen dan poin-poin kebijakan yang disampaikan oleh Presiden akan menjadi bahan pembahasan lebih rinci antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan dan pengesahan APBN 2027.