Mahasiswa Dorong Penguatan Pasal 33 UUD 1945 di Tengah Tantangan Ekonomi
Aliansi Mahasiswa Menjawab mendesak penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai pijakan utama perekonomian nasional. Desakan itu disampaikan saat diskusi lintas organisasi mahasiswa di UPN Veteran Jakarta
Desakan penguatan Pasal 33
Aliansi menilai arah pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan kedaulatan ekonomi. Perwakilan KBM Unpam, Muhammad Irwansyah, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap pelaksanaan pasal tersebut.
"Kita harus meneguhkan komitmen untuk terus mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945. Arah pembangunan ekonomi nasional wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan kedaulatan ekonomi yang sejati,"
Keterangan tersebut disampaikan Irwansyah pada Sabtu, 4 Juli 2026, dalam forum yang menghadirkan beberapa organisasi mahasiswa di Jakarta.
Tuntutan tata kelola dan peran akademik
Peserta diskusi juga menyoroti kebutuhan tata kelola ekonomi yang transparan, adil, dan inovatif. Rosyad Fauzi dari Himapolindo menyatakan pemerintah perlu memperkuat mekanisme tersebut agar daya saing nasional meningkat tanpa mengabaikan prinsip ekonomi kerakyatan.
Aliansi mendorong perguruan tinggi memainkan peran lebih besar melalui riset dan rekomendasi kebijakan berbasis data. Langkah ini dinilai penting untuk menghubungkan kajian akademik dengan kebutuhan kebijakan publik.
Kolaborasi lintas organisasi
Kolaborasi antarlembaga mahasiswa juga mendapat sorotan sebagai kunci kelangsungan advokasi. Ivannindra Juan dari ILMISPI menggarisbawahi perlunya sinergi yang konsisten untuk mencetak kebijakan publik yang adil dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
"Untuk melahirkan kebijakan publik yang konsisten menjunjung keadilan sosial sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional,"
Enam poin sikap Aliansi
Sebagai hasil diskusi, Aliansi Mahasiswa Menjawab merumuskan enam poin sikap sebagai tuntutan dan langkah advokasi. Poin-poin itu akan menjadi dasar pengajuan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR.
- Mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.
- Mendorong tata kelola ekonomi yang transparan dan inovatif.
- Memperkuat peran kampus sebagai pusat riset kebijakan berbasis data.
- Membangun kolaborasi lintas organisasi mahasiswa dan pemangku kepentingan.
- Menyampaikan rekomendasi kebijakan resmi kepada pemerintah dan DPR.
- Menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Implikasi dan langkah berikutnya
Aliansi menegaskan akan meneruskan rekomendasi secara formal ke lembaga negara terkait. Gerakan ini menempatkan pendidikan tinggi dan organisasi mahasiswa sebagai aktor penting dalam proses perumusan kebijakan ekonomi.
Ke depan, penguatan pengawasan implementasi Pasal 33 dan penguatan riset kebijakan menjadi fokus utama untuk memastikan arah pembangunan yang prorakyat dan berkeadilan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...