Komisi V Minta Kemenhub Utamakan Keselamatan dalam Anggaran 2027

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan menjadikan keselamatan transportasi sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2027. Permintaan itu disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pejabat Eselon I Kemenhub, Kamis, 2 Juli 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat aspek keselamatan pada seluruh moda transportasi nasional.

Isi RDP dan tuntutan Komisi V

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan seluruh unit kerja di Kemenhub harus memfokuskan program pada aspek keselamatan. Selain itu, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga dikedepankan agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

"Pada kesempatan RDP ini, Komisi V DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi. Diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis,"

Rincian pagu indikatif 2027

Dalam rapat disampaikan pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp28,35 triliun. Di bagian lain dokumen disebutkan pula angka Rp28,34 triliun sebagai pagu indikatif Kemenhub untuk 2027. Anggaran ini didominasi oleh belanja barang nonoperasional, belanja pegawai, dan belanja barang operasional.

Komisi V menilai besaran pagu tersebut harus dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan sektor transportasi nasional. Prioritas belanja diarahkan untuk program yang konkret meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan publik.

Peningkatan kompetensi dan perencanaan terintegrasi

Komisi V juga meminta Badan Pengembangan SDM Perhubungan untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur. Langkah ini diharapkan mendukung penyelenggaraan transportasi yang semakin profesional dan berorientasi pada keselamatan.

Selain itu, Badan Kebijakan Transportasi diminta memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis pengembangan kawasan. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda didorong meningkatkan perencanaan layanan antarmoda agar konektivitas dan kualitas pelayanan semakin baik.

Dampak yang diharapkan

Dengan fokus anggaran dan peningkatan pengawasan, Komisi V berharap terjadi perbaikan nyata pada standar keselamatan dan pelayanan transportasi. Perencanaan terintegrasi antarmoda disebut sebagai kunci untuk memperkuat sistem transportasi nasional.

Ke depan, pengawasan berbasis sasaran strategis dan peningkatan kompetensi SDM akan menjadi indikator yang dipantau oleh DPR saat mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan program Kemenhub.