PPPA, BPS dan PNM Perkuat Sensus Ekonomi 2026 untuk Perempuan Mekaar

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Pusat Statistik (BPS), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan sasaran utama perempuan pelaku usaha PNM Mekaar. Kolaborasi ini diumumkan di Jakarta pada Sabtu, 4 Juli 2026, untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif dan memperkuat kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Kolaborasi antarlembaga

Kerja sama menyasar pengumpulan data usaha mikro dan usaha informal yang dijalankan perempuan. Kementerian PPPA mengepalai upaya advokasi, sementara BPS memimpin metode dan pengolahan data. PT PNM bertugas memastikan cakupan nasabah Mekaar tercatat dalam sensus secara menyeluruh.

Menurut pernyataan resmi, PT PNM telah menyelesaikan pengisian data sensus di seluruh jaringannya, termasuk kantor pusat, cabang, dan unit layanan di daerah. Langkah ini dimaksudkan agar kontribusi perempuan pelaku usaha dapat tercatat dan dianalisis secara lebih sistematis.

Data dan temuan utama

BPS dan PPPA menegaskan sejumlah temuan yang mendesak perhatian kebijakan. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan tercatat 56,63 persen, masih lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai 84,40 persen menurut Sakernas Agustus 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan perempuan mengakses pekerjaan layak dan peluang pengembangan usaha.

BPS juga mencatat bahwa 36,32 persen perempuan bekerja sebagai pelaku usaha, serta 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan untuk pelaku usaha perempuan. Data 2021–2025 menunjukan perempuan mendominasi 58,68 persen penerbitan NIB sektor usaha nasional.

“Melalui sensus ekonomi, kita menghadirkan gambaran utuh aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan. Sensus ini mengidentifikasi kontribusi perempuan pelaku usaha yang selama ini belum tercatat optimal,”

Imbauan kepada nasabah PNM Mekaar

Menteri PPPA mengimbau nasabah PNM Mekaar untuk memberikan data lengkap dan akurat kepada petugas sensus. Keterbukaan data penting agar kontribusi perempuan dalam ekonomi nasional tercatat dan terwakili dalam kebijakan.

“Kami mengimbau perempuan nasabah PNM Mekaar untuk memberikan informasi yang lengkap kepada petugas sensus. Langkah ini dilakukan agar kita mendapatkan data yang akurat sebagai gambaran nyata kerja keras perempuan Indonesia,”

Dampak kebijakan dan langkah selanjutnya

BPS menekankan bahwa ketika data perempuan pelaku usaha terekam secara lengkap, kebijakan ekonomi akan lebih responsif dan berkeadilan gender. Data juga membuka peluang bagi perempuan untuk mendapatkan akses modal, pelatihan, dan perlindungan yang lebih baik.

“Data dari PT PNM menunjukkan 15,6 juta nasabah PNM Mekaar turut menggerakkan ekonomi nasional. Jika tercatat dengan baik, maka mereka akan memiliki suara dalam kebijakan ekonomi ke depan,”

Penguatan sensus ekonomi menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk merancang program pemberdayaan perempuan yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang valid, program dan intervensi dapat dirancang untuk menutup kesenjangan partisipasi kerja dan memperluas akses perempuan terhadap peluang ekonomi.