Prabowo Minta Menteri Belajar ke India, China, Brazil untuk Atasi Kemiskinan
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kabinet untuk mempelajari praktik sukses negara lain dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Pernyataan itu disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, sebagai bagian dari komitmen pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Belajar dari pengalaman negara lain
Presiden menekankan Indonesia tidak boleh ragu mengadopsi praktik terbaik yang sudah terbukti berhasil di negara lain. Ia menginstruksikan pengiriman tim untuk mempelajari langkah-langkah tersebut secara langsung.
"Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain, jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam,"
Menegaskan target Zero hunger dan SDGs
Selain pengentasan kemiskinan, Presiden menegaskan tujuan pengentasan kelaparan sebagai prioritas. Ini selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan tidak ada warga Indonesia yang kelaparan.
"Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh anggota G20, Indonesia, ada rakyatnya yang lapar,"
Ia juga menyebut tujuan lain dalam SDGs yang mendapat perhatian, seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih, energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pemberantasan praktik ilegal yang merugikan negara
Presiden meminta penegakan hukum lebih keras terhadap praktik yang merugikan pendapatan negara. Menurutnya, tindakan ilegal menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Penyelundupan (smuggling)
- Illegal mining
- Illegal logging
- Under-invoicing
- Transfer pricing
Presiden menyatakan praktik-praktik tersebut adalah bentuk kecurangan yang harus diberantas demi mendukung agenda pembangunan.
"Kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang rasional,"
Dampak dan langkah berikutnya
Instruksi pengiriman tim dan penegakan hukum menunjukkan pendekatan ganda: memadukan pembelajaran eksternal dan tindakan domestik. Langkah ini diharapkan mempercepat realisasi target SDGs sambil memperkuat penerimaan negara dari pencegahan kebocoran pendapatan.
Pengamat kebijakan menyebut inisiatif belajar lintas-negara dapat memperkaya desain program kebijakan sosial. Pemerintah kini dituntut merumuskan rencana adaptasi praktik terbaik agar sesuai kondisi lokal tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan penegakan hukum.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BPBD: Semua Titik Api Karhutla di Jatim Sudah Padam
BPBD Jawa Timur memastikan semua titik api karhutla telah padam, namun pemantauan titik panas melalui SiPong...
Pelestarian Batik: Wamenperin Dorong Perajin Ikuti Pasar
Wamenperin Faisol Riza mendorong pelestarian batik seiring penguatan perajin agar mampu mengikuti pasar, did...
Kemenkum Fasilitasi Mediasi Sengketa Merek ASICS
Kemenkum memfasilitasi mediasi ASICS vs Toko Istana Sepatu pada 3 Okt 2026 di Jakarta untuk menyelesaikan du...
Komdigi: Perlindungan Sisa Kuota Tak Boleh Dikenai Biaya
Kemkomdigi menegaskan sisa kuota pelanggan tidak boleh dikenai biaya, merujuk putusan MK; pemerintah akan ev...
PBNU Terbitkan Pedoman Hari Santri 2026, Solidaritas untuk Palestina
PBNU keluarkan pedoman Hari Santri 2026 berfokus pada tradisi, layanan masyarakat, dan solidaritas kemanusia...
Terapi Seni Bantu Pulihkan Trauma Anak, Ini Cara dan Perannya
Seni atau art terapi dinilai efektif bantu pulihkan trauma anak melalui ekspresi kreatif, lingkungan aman, d...