Prabowo Minta Menteri Belajar ke India, China, Brazil untuk Atasi Kemiskinan
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kabinet untuk mempelajari praktik sukses negara lain dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Pernyataan itu disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, sebagai bagian dari komitmen pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Belajar dari pengalaman negara lain
Presiden menekankan Indonesia tidak boleh ragu mengadopsi praktik terbaik yang sudah terbukti berhasil di negara lain. Ia menginstruksikan pengiriman tim untuk mempelajari langkah-langkah tersebut secara langsung.
"Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain, jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam,"
Menegaskan target Zero hunger dan SDGs
Selain pengentasan kemiskinan, Presiden menegaskan tujuan pengentasan kelaparan sebagai prioritas. Ini selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan tidak ada warga Indonesia yang kelaparan.
"Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh anggota G20, Indonesia, ada rakyatnya yang lapar,"
Ia juga menyebut tujuan lain dalam SDGs yang mendapat perhatian, seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih, energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pemberantasan praktik ilegal yang merugikan negara
Presiden meminta penegakan hukum lebih keras terhadap praktik yang merugikan pendapatan negara. Menurutnya, tindakan ilegal menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Penyelundupan (smuggling)
- Illegal mining
- Illegal logging
- Under-invoicing
- Transfer pricing
Presiden menyatakan praktik-praktik tersebut adalah bentuk kecurangan yang harus diberantas demi mendukung agenda pembangunan.
"Kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang rasional,"
Dampak dan langkah berikutnya
Instruksi pengiriman tim dan penegakan hukum menunjukkan pendekatan ganda: memadukan pembelajaran eksternal dan tindakan domestik. Langkah ini diharapkan mempercepat realisasi target SDGs sambil memperkuat penerimaan negara dari pencegahan kebocoran pendapatan.
Pengamat kebijakan menyebut inisiatif belajar lintas-negara dapat memperkaya desain program kebijakan sosial. Pemerintah kini dituntut merumuskan rencana adaptasi praktik terbaik agar sesuai kondisi lokal tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan penegakan hukum.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...