Prabowo Minta Menteri Belajar ke India, China, Brazil untuk Atasi Kemiskinan
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kabinet untuk mempelajari praktik sukses negara lain dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Pernyataan itu disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, sebagai bagian dari komitmen pemerintah mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Belajar dari pengalaman negara lain
Presiden menekankan Indonesia tidak boleh ragu mengadopsi praktik terbaik yang sudah terbukti berhasil di negara lain. Ia menginstruksikan pengiriman tim untuk mempelajari langkah-langkah tersebut secara langsung.
"Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain, jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam,"
Menegaskan target Zero hunger dan SDGs
Selain pengentasan kemiskinan, Presiden menegaskan tujuan pengentasan kelaparan sebagai prioritas. Ini selaras dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan tidak ada warga Indonesia yang kelaparan.
"Zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh anggota G20, Indonesia, ada rakyatnya yang lapar,"
Ia juga menyebut tujuan lain dalam SDGs yang mendapat perhatian, seperti kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih, energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pemberantasan praktik ilegal yang merugikan negara
Presiden meminta penegakan hukum lebih keras terhadap praktik yang merugikan pendapatan negara. Menurutnya, tindakan ilegal menghambat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Penyelundupan (smuggling)
- Illegal mining
- Illegal logging
- Under-invoicing
- Transfer pricing
Presiden menyatakan praktik-praktik tersebut adalah bentuk kecurangan yang harus diberantas demi mendukung agenda pembangunan.
"Kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang rasional,"
Dampak dan langkah berikutnya
Instruksi pengiriman tim dan penegakan hukum menunjukkan pendekatan ganda: memadukan pembelajaran eksternal dan tindakan domestik. Langkah ini diharapkan mempercepat realisasi target SDGs sambil memperkuat penerimaan negara dari pencegahan kebocoran pendapatan.
Pengamat kebijakan menyebut inisiatif belajar lintas-negara dapat memperkaya desain program kebijakan sosial. Pemerintah kini dituntut merumuskan rencana adaptasi praktik terbaik agar sesuai kondisi lokal tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan penegakan hukum.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bawaslu Temukan Lima Pelanggaran Prosedur PDPB Semester I 2026
Bawaslu temukan lima pelanggaran prosedur dalam PDPB Semester I 2026 di 38 provinsi, termasuk kurang koordin...
Bawaslu Temukan Selisih Data Pemilih pada PDPB Semester I 2026
Bawaslu menemukan selisih data pemilih pada PDPB Semester I 2026, termasuk 304 di Paser dan 4.320 di Papua B...
Yusril: Penahanan Febrie Adriansyah Kewenangan Penyidik
Yusril menyatakan penahanan Febrie Adriansyah adalah kewenangan penyidik dan dapat diuji melalui praperadila...
Bawaslu Soroti PDPB Semester I 2026: 19 KPU Provinsi Abaikan Masukan
Bawaslu mencatat sejumlah kekurangan dalam rekapitulasi PDPB Semester I 2026: 19 KPU provinsi tidak mencantu...
Rosan: DSI Disiapkan Jadi Agen Penjual Tunggal Komoditas Ekspor
Rosan menyebut DSI disiapkan jadi agen penjual tunggal komoditas ekspor; integrasi data dimulai 1 Juni dan i...
BGN Refokus MBG ke Daerah dengan Angka Stunting Tinggi
BGN refokus Program MBG ke wilayah stunting tinggi mengikuti arahan Presiden, menyisir ulang data 62,7 juta...