Banda Aceh Dirikan Pos Pengawasan Syariat di Titik Nol dan Ulee Lheue

Pemerintah Kota Banda Aceh resmi mendirikan dua pos pengawasan Satpol PP-WH untuk memperkuat pengawasan penerapan syariat Islam di kawasan wisata Titik Nol Kutaraja, Gampong Pande, dan Ulee Lheue pada Sabtu, 3 Oktober. Pos ini dioperasikan 24 jam dan bertujuan menjaga ketertiban, kenyamanan pengunjung, serta melindungi nilai identitas kota.

Peresmian dan lokasi

Peresmian pos dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah dan unsur Forkopimda. Acara berlangsung di kawasan Titik Nol Kutaraja dan dihadiri sejumlah kepala SKPK.

Tujuan pendirian

Pemkot menyatakan pos bukan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan sebagai alat pengawasan yang bersifat preventif dan edukatif. Menurut Wali Kota, pembangunan fisik harus diimbangi pembinaan karakter dan pelestarian nilai agama serta adat.

“Kedua pos ini kita bangun bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan untuk menjaga, merawat, dan menyelamatkan,”

“Kita menginginkan Banda Aceh yang modern dan maju, namun tetap kukuh memegang teguh identitas keislaman, adat, dan budayanya,”

Fungsi operasional pos

Pos akan menjadi titik pemantauan bagi petugas Satpol PP-WH selama 24 jam. Petugas diberi wewenang memberi teguran, pembinaan, dan langkah preventif jika ditemui aktivitas yang berindikasi melanggar ketentuan syariat.

“Tujuan dari pos ini untuk meninjau sekitaran kawasan wisata untuk menghindari terindikasinya masyarakat yang melanggar syariat Islam,”

Rencana pengembangan dan kolaborasi

Pemkot bersama DPRK telah menyetujui pembangunan tiga pos tambahan, termasuk rencana di kawasan Alue Naga. Ke depan, pengawasan juga akan dikolaborasikan dengan unsur TNI dan Polri agar penegakan aturan berjalan terpadu dan efektif.

Penataan kawasan dan kebersihan

Selain aspek syariat dan ketertiban, Wali Kota meminta penataan menyeluruh di Titik Nol Kutaraja. Program edukasi pengelolaan sampah dan pembentukan bank sampah disiapkan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kebersihan lingkungan.

Implikasi untuk ruang publik

Pemkot menegaskan pengawasan syariat dan penataan kawasan wisata harus berjalan beriringan. Ruang publik tetap terbuka bagi masyarakat untuk menikmati kota, namun aktivitas di area itu juga wajib tertib dan menghormati nilai setempat.

Dengan kehadiran pos pengawasan di Titik Nol Kutaraja dan Ulee Lheue, Pemko Banda Aceh berharap kedua kawasan menjadi destinasi wisata yang menarik sekaligus mencerminkan wajah kota yang modern, tertib, beradat, dan berpegang pada syariat.