Medan: Polrestabes Gagalkan Peredaran Vape Getar, Pemko Gandeng KPK

MEDAN – Tim Sat Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku dan mengamankan ratusan paket vape getar dalam operasi di Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Selayang beberapa waktu lalu. Pelaku berinisial RS (31) warga Kabupaten Aceh Selatan. Barang bukti yang disita sebanyak 450 bungkus vape getar.

Pengungkapan peredaran vape getar

Operasi penindakan dilakukan oleh personel Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk membongkar jaringan peredaran vape dari Malaysia. Dari lokasi tersebut petugas mengamankan RS beserta paket vape yang diduga berisi narkotika.

Kasus ini menunjukkan modus baru peredaran narkoba yang memanfaatkan bentuk produk elektronik populer. Penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap pemasok dan jalur distribusi jaringan tersebut.

Kondisi warga terdampak pasang laut di Medan Belawan

Di wilayah lain, kondisi rumah warga di Medan Belawan tetap memprihatinkan. Rumah milik Cici Herliawati di Jalan Besar Bagan Lorong III hanya menyisakan bagian dapur setelah bagian depan rumahnya runtuh akibat pasang laut sekitar 10 tahun lalu.

Untuk mencapai rumah tersebut, pengunjung harus melewati titian papan kayu yang dibentangkan di atas lahan becek dan genangan air. Genangan itu bercampur tumpukan sampah, sehingga akses dan sanitasi menjadi masalah harian bagi penghuni.

Pemko Medan dan KPK perkuat pencegahan gratifikasi di sekolah

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Tujuannya meningkatkan pencegahan gratifikasi dalam layanan pendidikan, khususnya pada pelaksanaan SPMB dan penyaluran PIP.

Langkah ini diambil untuk memastikan proses penerimaan murid baru dan bantuan pendidikan berjalan transparan dan adil. Pemko menyatakan program bersama akan meliputi sosialisasi, penguatan mekanisme pengaduan, dan pengawasan pelaksanaan layanan.

Ketiga peristiwa tersebut mencerminkan tantangan yang berbeda di kota besar: penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, kebutuhan penanganan dampak lingkungan terhadap permukiman, dan upaya pencegahan korupsi layanan publik. Ke depan, koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus dan perlindungan bagi warga terdampak.