Lokal

Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah

Bagikan:
Warga berbagai agama berdialog di Medan untuk menjaga kerukunan

MEDAN — Kerukunan antarumat beragama di Sumatera Utara kembali mendapat sorotan setelah data terbaru menunjukkan capaian positif, namun persoalan pendirian rumah ibadah tetap menjadi ujian. Data yang disampaikan Sekretaris Kesbangpol Sumut, Muhammad Taufik Tarigan, pada 19 November 2026 mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Sumut 2025 mencapai 81,56, sementara Indeks Harmoni Indonesia (IHA) 2026 tercatat 7,36.

Indeks dan kondisi kerukunan

Capaian angka tersebut menjadi sinyal bahwa fondasi sosial di Sumut relatif kuat. Meski demikian, pemerintah dan masyarakat diingatkan untuk tidak lengah. Stabilitas sosial dan politik dianggap penting untuk mendukung pembangunan dan mencegah konflik.

Menurut Kesbangpol, kehidupan multikultural terlihat nyata di kota-kota seperti Medan, Pematangsiantar, dan Binjai. Interaksi antaretnis dan antaragama berlangsung dalam aktivitas sehari-hari, termasuk perdagangan, pendidikan, dan kegiatan sosial.

“Menjaga persatuan dan stabilitas daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,”

Peran FKUB dan pemerintahan lokal

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) disebut memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Ketua FKUB Kota Medan, H. Muhammad Yasir Tanjung, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam membangun kerukunan.

“Urusan kerukunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,”

FKUB didorong untuk memperluas kegiatan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar dialog menyentuh masyarakat yang berinteraksi langsung setiap hari.

Kasus pendirian rumah ibadah di Medan

Salah satu ujian nyata adalah persoalan pendirian rumah ibadah. Di Medan, pada 25 September 2026 Wali Kota menyerahkan rekomendasi pendirian untuk Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Jawaban (Medan Amplas) dan Masjid Al Hidayah Royal Sumatera (Medan Tuntungan). Penanganan kasus ini melibatkan koordinasi FKUB, Kementerian Agama, Forkopimda, TNI-Polri, organisasi keagamaan, dan pemerintah kewilayahan.

“Perjalanan yang begitu panjang telah sampai pada titik ini, problematika itu bisa kita selesaikan bersama-sama, tidak sendirian,”

Pendeta Michael Saimima mengapresiasi cepatnya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk tempat ibadah mereka. Ia menyebut proses dari viral hingga terbitnya PBG pada 8 September hanya memakan waktu sekitar dua bulan.

“Saya mengapresiasi kinerja Pemko Medan. Kalau dihitung dari sejak peristiwa viral hingga terbitnya PBG pada 8 September, hanya memakan waktu sekitar dua bulan,”

Rekomendasi kebijakan dan langkah ke depan

Para pengamat menyoroti perlunya regulasi yang lebih inklusif dan tata kelola pemerintahan yang adil. Beberapa langkah yang diusulkan untuk memperkuat kerukunan:

  • Perkuat fungsi FKUB hingga kecamatan dan kelurahan.
  • Perbaiki regulasi pendirian rumah ibadah agar lebih inklusif.
  • Perluas pendidikan toleransi di keluarga dan sekolah.
  • Buka ruang bagi generasi muda dalam kegiatan lintas agama.
  • Pastikan pelayanan publik dan kebijakan daerah tidak diskriminatif.

Direktur SETARA Institute mengingatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik, terutama terkait perlindungan penghayat kepercayaan. Sementara itu, akademisi yang juga aktif di FKUB menilai evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala.

Penutup

Peningkatan IKUB dan IHA merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun hakikat kerukunan harus dirasakan di level warga. Dialog, komunikasi, dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah jadi pemisah.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait