Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
BANDA ACEH, 22 November 2026 — Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menolak kabar bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendukung atau menitipkan calon untuk jabatan Ketua PWI Aceh periode 2026–2031. Nurlis menegaskan semua kandidat akan diperlakukan sebagai mitra Pemerintah Aceh tanpa intervensi.
Pernyataan resmi Pemerintah Aceh
Nurlis menyampaikan penolakan itu kepada wartawan di Banda Aceh pada Minggu siang. Ia menyebut klaim dukungan gubernur sebagai informasi yang keliru dan tidak mencerminkan karakter kepemimpinan Mualem.
"Siapa pun terpilih adalah mitra Pemerintah Aceh,"
"Saya pastikan itu informasi tidak benar. Ini bukan sifat kepemimpinan dari Mualem,"
Menurut Nurlis, pemerintah selama ini bersikap terbuka dan menjalin kerja sama dengan organisasi pers, termasuk PWI Aceh, sehingga klaim dukungan tertentu tidak berdasar.
Tanggapan terhadap isu penarikan aset
Nurlis juga membantah kabar yang menyebut Pemerintah Aceh akan melakukan penarikan aset PWI bila calon tertentu kalah. Ia menilai isu tersebut bersifat merusak dan berpotensi menghancurkan reputasi Gubernur Mualem.
"Ini kabar jahat dan membunuh karakter Mualem,"
Ia mengimbau agar pihak-pihak yang menyebarkan rumor atau mengklaim dukungan secara sepihak menghentikan praktik itu demi menjaga kelangsungan hubungan antara pemerintah dan pers.
Seruan untuk proses pemilihan yang adil
Nurlis meminta semua kandidat menjaga etika dan bersaing secara adil. Ia menegaskan, tindakan klaim sepihak tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan antara institusi pemerintahan dan organisasi pers.
"Kami berharap, bersainglah secara fair. Jangan seret Mualem dan Pemerintah Aceh pada hal-hal yang tidak benar,"
Ia mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan kredibilitas PWI sebagai wadah organisasi wartawan di daerah.
Penutup: Hubungan jangka panjang Pemerintah dan PWI
Nurlis menegaskan kembali bahwa siapa pun yang nanti terpilih sebagai Ketua PWI Aceh tetap akan menjadi mitra Pemerintah Aceh. Pernyataan itu dimaksudkan untuk meredam spekulasi dan mendorong proses pemilihan yang transparan dan bermartabat.
Dengan demikian, Pemerintah Aceh menempatkan komitmen kerja sama dengan pers sebagai prioritas, sekaligus menolak segala bentuk intervensi atau klaim dukungan yang dapat memecah kepercayaan antarlembaga.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Sergai Kejar Kenaikan Produksi Padi lewat PM-AAS
Sergai mulai berlakukan PM-AAS untuk percepat tanam dan dorong produksi padi, didukung mekanisasi, benih ung...
REI dan Fortress Tanam 9.350 Tabebuya Serentak di 17 Provinsi
DPP REI dan Fortress menanam 9.350 bibit tabebuya serentak di 17 provinsi pada 20 Nov 2026, bagian dari gera...
Polres Labuhanbatu Temukan Motor Diduga Hasil Penggelapan di Rantauprapat
Sat Lantas Polres Labuhanbatu menemukan Honda Beat Street diduga hasil penggelapan saat patroli Operasi Zebr...
Kontes Ternak Aceh Besar 27–29 Nov 2026: Pendaftaran Gratis
Kontes Ternak Aceh Besar digelar 27–29 Nov 2026 di Pasar Hewan Sibreh; pendaftaran gratis untuk pemegang KTP...
Fadhlullah Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026–2030
Wagub Aceh H. Fadhlullah resmi memimpin PORDASI Aceh 2026–2030; SK diserahkan di Makassar saat Rakernas II P...
PBVSI Nias Kirim 14 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Target Emas
PBVSI Kabupaten Nias melepas 14 atlet ke Porprovsu XII 2026 pada 21 Nov; target medali emas dan sudah jalani...