Ponorogo Ajak Warga Beri Data Jujur pada Sensus Ekonomi 2026

PONOROGO — Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Evi Dwitasari, mengajak masyarakat dan pelaku usaha tidak ragu memberikan informasi yang benar saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pernyataan itu disampaikan di Ponorogo pada Jumat (26/6/2026) dengan alasan data sensus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan.

Kenapa partisipasi penting

Evi menekankan bahwa sensus ekonomi memberi gambaran nyata tentang kondisi ekonomi daerah. Data akurat akan membantu pemerintah daerah dan pusat merancang program yang tepat sasaran.

Menurutnya, tanpa data yang valid, kebijakan publik berisiko tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi terbuka dan jujur dinilai sangat menentukan kualitas hasil sensus.

Jaminan keamanan data

Untuk meredam kekhawatiran responden, Evi meyakinkan bahwa informasi yang diberikan akan terlindungi. Ia meminta warga tidak takut ketika petugas sensus datang ke rumah atau usaha mereka.

“Semoga masyarakat tidak ada keraguan dalam menjawab Sensus Ekonomi ini. Ini penting untuk kepentingan negara agar bisa memotret dan melihat data dengan jelas,”

“Jadi, jangan pernah takut disensus. Saya yakin data yang diberikan akan aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,”

Imbauan kepada pelaku usaha

Evi juga mengimbau seluruh pelaku usaha yang menjadi responden untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang akurat. Hal ini dianggap krusial karena aktivitas usaha memengaruhi perencanaan ekonomi daerah.

Dengan data yang representatif, pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Konsekuensi dan harapan

Hasil sensus akan menjadi pijakan bagi penyusunan program-program pembangunan dan alokasi anggaran. Evi berharap data riil dapat mendorong kebijakan yang lebih tepat, terutama untuk meningkatkan taraf hidup warga Ponorogo.

Secara keseluruhan, ajakan Evi bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses sensus dan memastikan bahwa keputusan kebijakan berbasis bukti yang akurat.