Polri Tegaskan Pelayanan Aspirasi Bersifat Humanis dan Prosedural

Jakarta, 2 September 2026 — Polri menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dilayani dengan pendekatan humanis, prosedural, dan sesuai hukum. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai mengalami distorsi di tengah masyarakat dan menegaskan komitmen kepolisian pada hak asasi serta akuntabilitas.

Penegasan dasar hukum dan akuntabilitas

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian dilandasi aturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa kewenangan polisi memiliki batas yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Polri bekerja secara prosedural atas nama hukum dan dibatasi oleh hukum. Polri sepenuhnya memiliki akuntabilitas secara hukum,"

Tiga tahapan penanganan: preemtif, preventif, penegakan hukum

Polri membagi pendekatan pelayanan ke dalam tiga tahapan yang saling melengkapi. Tahap awal menekankan upaya preemtif untuk mencegah potensi gangguan agar tidak berkembang.

Pada tahap preventif, kehadiran personel disiapkan untuk menjaga ketertiban dan memberi efek pencegahan. Sementara itu penegakan hukum ditempatkan sebagai langkah terakhir bila situasi mengancam keselamatan jiwa atau fasilitas publik.

"Penegakan hukum dan tindakan represif merupakan upaya terakhir ketika telah terjadi gangguan nyata. Tindakan dilakukan apabila keselamatan jiwa, HAM, atau fasilitas publik terancam,"

Deteksi dini, edukasi, dan kolaborasi masyarakat

Pada tahap preemtif, kepolisian mengutamakan deteksi dini, sosialisasi, edukasi, literasi, dan partisipasi masyarakat. Strategi ini juga diarahkan untuk mencegah potensi gangguan baik di ruang fisik maupun ruang digital.

Polri menggalang kolaborasi dengan tokoh masyarakat, agama, akademisi, komunitas peduli HAM, dan unsur sipil lain untuk memperkuat pesan perdamaian dan meredam ketegangan sosial.

"Pada fase awal, Polri mengedepankan pendekatan pemolisian yang humanis melalui deteksi dini. Peringatan dan pencegahan dini dilakukan terhadap segala bentuk potensi gangguan,"

Peran personel di titik krusial dan layanan pelaporan

Untuk langkah preventif, personel Samapta, Sabhara, dan Lalu Lintas ditugaskan pada objek vital dan titik krusial. Kehadiran ini dimaksudkan menjaga aktivitas warga tetap berjalan serta memberikan efek pencegahan nyata.

Polri juga menempatkan personel sebagai fasilitator penyampaian pendapat yang mengedepankan pendekatan humanis, termasuk keterlibatan Polisi Wanita untuk aspek perlindungan dan pengaturan lalu lintas.

Ajak masyarakat berpartisipasi

Kepolisian mendorong masyarakat aktif berpartisipasi dalam tahap preemtif dan preventif untuk menjaga keamanan bersama. Masyarakat diminta melaporkan kejadian melalui Super Apps Presisi atau layanan Polisi 110 agar respons kepolisian lebih cepat dan terukur.

Implikasi: Penegasan Sikap Polri ini menegaskan prioritas pada pencegahan, perlindungan hak konstitusional, serta penggunaan penegakan hukum sebagai ultimum remedium. Langkah-langkah praktis berikutnya akan bergantung pada dinamika situasi dan partisipasi publik dalam menjaga ketertiban.