Prabowo Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Non-Blok
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok saat membuka Musyawarah Nasional ke‑XVIII HIPMI di Bandar Lampung, Rabu, 10 Juni 2026. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang semakin sulit dipetakan, sehingga Indonesia memilih menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa memihak kekuatan militer manapun.
Konteks dan alasan kebijakan
Menurut Presiden, situasi geopolitik sekarang sangat dinamis dan sering berubah. Oleh karena itu, Indonesia mempertahankan warisan politik luar negeri yang dirintis para pendiri bangsa, yakni politik non-aligned atau non-blok. Kebijakan ini dianggap penting untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus mendorong perdamaian internasional yang berkelanjutan.
"Situasi mungkin berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau, kita tidak tahu kawan siapa lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung, Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik nonblok,"
Arah praktik: bersahabat tanpa pakta militer
Presiden Prabowo menegaskan bahwa praktik politik luar negeri Indonesia adalah menjalin hubungan persahabatan dengan seluruh negara tanpa keterikatan militer. Dengan pendekatan itu, Indonesia menghindari keikutsertaan dalam pakta-pakta militer yang dapat mengikat posisi negara.
"Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapapun,"
Posisi strategis di forum internasional
Langkah bebas aktif dan non-blok memberi Indonesia posisi tawar yang kuat di berbagai forum internasional. Presiden menyebut keanggotaan negara dalam organisasi dunia menjadi modal diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
- ASEAN
- APEC
- OKI (Konferensi Islam)
- BRICS
- G20
Presiden menegaskan bahwa status Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan keanggotaannya pada forum-forum tersebut memperkuat posisi diplomatik dalam menghadapi isu global.
Implikasi dan prospek
Dengan mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berharap mampu menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam konfrontasi bloc militer. Ke depan, kebijakan ini akan menjadi dasar diplomasi Indonesia dalam menangani ketidakpastian geopolitik dunia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...