Prabowo Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Non-Blok
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok saat membuka Musyawarah Nasional ke‑XVIII HIPMI di Bandar Lampung, Rabu, 10 Juni 2026. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang semakin sulit dipetakan, sehingga Indonesia memilih menjalin persahabatan dengan semua negara tanpa memihak kekuatan militer manapun.
Konteks dan alasan kebijakan
Menurut Presiden, situasi geopolitik sekarang sangat dinamis dan sering berubah. Oleh karena itu, Indonesia mempertahankan warisan politik luar negeri yang dirintis para pendiri bangsa, yakni politik non-aligned atau non-blok. Kebijakan ini dianggap penting untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus mendorong perdamaian internasional yang berkelanjutan.
"Situasi mungkin berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau, kita tidak tahu kawan siapa lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung, Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik nonblok,"
Arah praktik: bersahabat tanpa pakta militer
Presiden Prabowo menegaskan bahwa praktik politik luar negeri Indonesia adalah menjalin hubungan persahabatan dengan seluruh negara tanpa keterikatan militer. Dengan pendekatan itu, Indonesia menghindari keikutsertaan dalam pakta-pakta militer yang dapat mengikat posisi negara.
"Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan pakta-pakta militer siapapun,"
Posisi strategis di forum internasional
Langkah bebas aktif dan non-blok memberi Indonesia posisi tawar yang kuat di berbagai forum internasional. Presiden menyebut keanggotaan negara dalam organisasi dunia menjadi modal diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
- ASEAN
- APEC
- OKI (Konferensi Islam)
- BRICS
- G20
Presiden menegaskan bahwa status Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan keanggotaannya pada forum-forum tersebut memperkuat posisi diplomatik dalam menghadapi isu global.
Implikasi dan prospek
Dengan mempertahankan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berharap mampu menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam konfrontasi bloc militer. Ke depan, kebijakan ini akan menjadi dasar diplomasi Indonesia dalam menangani ketidakpastian geopolitik dunia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BPBD: Semua Titik Api Karhutla di Jatim Sudah Padam
BPBD Jawa Timur memastikan semua titik api karhutla telah padam, namun pemantauan titik panas melalui SiPong...
Pelestarian Batik: Wamenperin Dorong Perajin Ikuti Pasar
Wamenperin Faisol Riza mendorong pelestarian batik seiring penguatan perajin agar mampu mengikuti pasar, did...
Kemenkum Fasilitasi Mediasi Sengketa Merek ASICS
Kemenkum memfasilitasi mediasi ASICS vs Toko Istana Sepatu pada 3 Okt 2026 di Jakarta untuk menyelesaikan du...
Komdigi: Perlindungan Sisa Kuota Tak Boleh Dikenai Biaya
Kemkomdigi menegaskan sisa kuota pelanggan tidak boleh dikenai biaya, merujuk putusan MK; pemerintah akan ev...
PBNU Terbitkan Pedoman Hari Santri 2026, Solidaritas untuk Palestina
PBNU keluarkan pedoman Hari Santri 2026 berfokus pada tradisi, layanan masyarakat, dan solidaritas kemanusia...
Terapi Seni Bantu Pulihkan Trauma Anak, Ini Cara dan Perannya
Seni atau art terapi dinilai efektif bantu pulihkan trauma anak melalui ekspresi kreatif, lingkungan aman, d...