PKP Dapat Tambahan Rp2,2 T untuk Bangun 7.952 Huntap Pascabencana

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperoleh tambahan anggaran Rp2,218 triliun untuk membangun 7.952 hunian tetap (huntap) pascabencana di Sumatra. Pengumuman itu disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026, dan menaikkan pagu PKP menjadi Rp12,527 triliun untuk program 2026.

Tambahan anggaran dan tujuan

Tambahan anggaran berasal dari Kementerian Keuangan pada akhir Juni 2026. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan huntap di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tujuannya adalah menyediakan hunian permanen bagi korban bencana yang membutuhkan relokasi dan rekonstruksi.

"Kita mendapatkan tambahan anggaran belanja dari Kementerian Keuangan sebesar Rp2,218 triliun. Ini untuk 7.952 unit rumah khusus huntap pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, jadi anggaran kita menjadi Rp12,527 triliun," kata Didyk Choiroel, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP.

Verifikasi lahan dan kesiapan

Pejabat PKP menyatakan seluruh lokasi pembangunan sudah melalui proses verifikasi. Pemerintah memastikan aspek legalitas lahan dan kesiapan infrastruktur sebelum pelaksanaan fisik dimulai.

"Untuk 2026 kita sudah mengidentifikasi terkait dengan 7.952 unit yang akan dibangun terhadap ketersediaan lahannya. Jadi kalau kita lihat daya tampung lahan yang sudah kita identifikasi 8.124, jadi sudah mencukupi lebih dari cukup," ujar Teddy Paul H. Siagian, Staf Ahli PKP.

Rincian per provinsi

Pembangunan huntap tersebar di tiga provinsi Sumatra dengan rincian unit sebagai berikut.

Jadwal pengadaan dan pembangunan

Kementerian menyatakan proses pengadaan paket pembangunan akan dimulai secara bertahap pada awal Juli 2026. Tahap awal adalah pengadaan pengawasan konstruksi, sebelum pekerjaan bangunan fisik dilaksanakan.

Teddy menjelaskan tim pengadaan (Biro PBJ) telah menyiapkan rencana pemaketan dan tim pokja lelang. Pengumuman paket lelang direncanakan mulai tayang pada 6 Juli 2026.

Skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Selain pendanaan negara, PKP memfasilitasi pembangunan tambahan 2.603 huntap melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Penyelesaian unit CSR ditargetkan berlangsung bertahap hingga Oktober 2026.

Dengan penambahan anggaran dan ketersediaan lahan yang telah diverifikasi, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan huntap untuk mengurangi beban korban bencana dan mempercepat pemulihan wilayah terdampak.