Peternak Ayam Petelur Banyuwangi Merugi, Sonny Desak Tindakan

BANYUWANGI — Peternak ayam petelur di Banyuwangi mengeluhkan kerugian akibat harga telur yang rendah dan biaya pakan yang tinggi. Keluhan itu disampaikan saat pertemuan antara perwakilan Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Kabupaten Banyuwangi dan anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, di Rumah Aspirasi GARASI pada Kamis, 29 Oktober 2026. Para peternak meminta langkah pemerintah yang lebih konkret agar usaha mereka dapat bertahan.

Keluhan peternak: harga jual tidak menutup biaya produksi

Para peternak menyatakan harga jual telur yang jatuh tidak sebanding dengan biaya produksi, terutama pakan. Ketua Asosiasi, Ilham, mengatakan bantuan jagung pakan bersubsidi mulai dirasakan, tetapi belum cukup untuk mengembalikan keuntungan.

"Kami tahu sejak harga telur jatuh, Pak Sonny sudah memperjuangkan nasib peternak, termasuk bantuan jagung pakan bersubsidi yang sekarang sudah kami rasakan. Tetapi bantuan itu baru mampu mengurangi kerugian, belum membuat kami memperoleh keuntungan," kata Ilham.

Keluhan lain menyebutkan beban usaha terus menekan likuiditas peternak. Sonny mencatat contoh konkret: peternak dengan sekitar 600 ekor ayam bisa merugi antara Rp2 juta sampai Rp3 juta setiap bulan.

"Peternak ayam petelur kita sedang berada pada titik nadir. Mereka bertahan dalam kondisi merugi, tetapi ketika ingin berhenti pun tidak mudah. Ayam yang hendak dijual hanya dihargai sekitar Rp10 ribu per kilogram. Jadi, maju kena, mundur pun kena," ujar Sonny.

Respons kebijakan pemerintah dan realisasinya

Sonny menyampaikan bahwa ia telah mendorong Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menindaklanjuti penyerapan telur lokal. Menurutnya kedua lembaga itu mengeluarkan surat agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia menyerap telur peternak lokal dengan harga Rp26.500 per kilogram.

Namun Sonny menyayangkan implementasi kebijakan itu di lapangan belum terlihat. Ia menilai surat tersebut belum memenuhi harapan peternak karena belum mendorong penyerapan dan kenaikan harga sesuai target.

Isu impor bahan pakan dan peran BUMN

Selain harga telur dan pakan, pertemuan mengangkat dugaan margin besar yang diperoleh beberapa badan usaha milik negara (BUMN) saat melakukan impor bahan baku pakan. Seorang peternak muda dari Muncar mempertanyakan kebijakan impor yang dinilai semakin membebani peternak.

"Kami mendapat informasi ada BUMN yang mengimpor bahan pakan dari luar negeri, tetapi mengambil keuntungan yang relatif besar. Kesannya negara malah berbisnis dengan rakyatnya sendiri," ujar peternak itu.

Menanggapi itu, Sonny meminta evaluasi kebijakan impor dan distribusi pakan oleh BUMN, terutama ketika kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah. Ia menekankan bahwa orientasi keuntungan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat ketika pelaku usaha kecil tertekan.

"Kalau ada BUMN yang memanfaatkan keterpurukan masyarakat untuk memaksimalkan keuntungan, itu namanya zalim," tegas Sonny.

Tuntutan dan langkah selanjutnya

Sonny menyatakan akan menyampaikan seluruh keluhan itu kepada kementerian, lembaga, dan pihak terkait. Salah satu yang akan diperjuangkan adalah keberlanjutan kebijakan jagung pakan bersubsidi agar tidak bersifat sementara.

Menurutnya, penyelamatan peternak memerlukan kombinasi kebijakan: penjaminan harga jual telur yang layak bagi produsen dan pengendalian biaya pakan agar tetap terjangkau. Pemerintah dinilai harus hadir lewat kebijakan yang nyata dan berkelanjutan agar peternak tidak terus menanggung kerugian.