Bupati Sergai: Peta Proses Bisnis Harus Jadi Pedoman Kerja

Sei Rampah, Sergai — Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya meminta seluruh perangkat daerah menjadikan peta proses bisnis sebagai pedoman nyata penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Fasilitasi Tatalaksana tentang Peta Proses Bisnis pada Senin (26/10) di aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati.

Tujuan pemetaan: efektifkan birokrasi dan pelayanan

Bupati menekankan pemetaan proses kerja tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Peta proses bisnis harus mendorong birokrasi yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Peta proses bisnis lebih sekadar dokumen administratif, bukan pula hanya bagan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan formalitas. Peta proses bisnis harus menjadi pedoman nyata dalam memperbaiki cara kerja pemerintahan,"

Selaras dengan RPJMD 2025–2029

Darma Wijaya meminta agar penyusunan peta proses bisnis selaras dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sergai 2025–2029. Menurutnya, setiap proses kerja, program, dan kegiatan perangkat daerah perlu berkaitan jelas dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital butuh penyederhanaan proses

Bupati juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak cukup sekadar memindahkan pekerjaan manual ke dalam aplikasi. Sebelum digitalisasi, proses kerja harus disederhanakan agar pertukaran data lebih cepat dan informasi lebih akurat.

"Digitalisasi bukan hanya memindahkan pekerjaan manual ke dalam aplikasi. Yang kita perlukan adalah proses yang lebih ringkas, pertukaran data yang lebih cepat, informasi yang lebih akurat, serta pelayanan yang semakin mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan,"

Koordinasi lintas sektor dan tindak lanjut

Dalam sambutannya, Bupati meminta perangkat daerah meninggalkan pola kerja terkotak-kotak. Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan pembangunan membutuhkan kolaborasi, keterbukaan informasi, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan komitmen bersama.

Hasil fasilitasi diharapkan ditindaklanjuti secara konkret. Setiap OPD diminta memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata, memperjelas tanggung jawab, dan menyepakati langkah perbaikan yang dapat diterapkan sehari-hari.

Peserta dan narasumber

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, M. Iqbal Budianto. Peserta lainnya antara lain:

• Sekretaris Daerah Kabupaten Sergai Suwanto Nasution, S.Pd, MM
• Asisten Administrasi Umum Drs. Dimas Kurnianto, SH, MM, M.SP
• Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Ir. Kamaluddin, MMA
• Kabag Organisasi Syamsul Dijabat
• Para Kepala OPD, Camat, dan perwakilan OPD terkait

Evaluasi dan pengukuran kemajuan

Bupati menekankan perlunya evaluasi berkala untuk memastikan pelaksanaan peta proses bisnis sesuai rencana. Kendala harus diselesaikan melalui koordinasi, sedangkan kemajuan perlu dipantau agar perbaikan birokrasi dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap memperkuat fondasi transformasi pembangunan sehingga tata kelola menjadi lebih efektif, kolaboratif, akuntabel, dan menghasilkan pelayanan publik berkualitas.