Harga Pertamax Naik, HIPMI Minta Pemerintah Jaga Daya Saing
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi menyusul kenaikan harga Pertamax. Pernyataan disampaikan Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira, pada Rabu, 10 Juni 2026. Tujuannya untuk menjaga daya saing dunia usaha dan meredam dampak kenaikan biaya bagi pelaku usaha.
Dampak kenaikan Pertamax terhadap biaya usaha
HIPMI menilai kenaikan harga bahan bakar ini tidak hanya berdampak langsung pada harga BBM, tetapi juga menimbulkan efek berantai pada biaya distribusi dan bahan baku. Sektor yang berisiko mengalami lonjakan biaya operasional antara lain:
- Logistik
- Transportasi
- Konstruksi
- Perkebunan
- UMKM
"Persoalannya bukan hanya kenaikan harga BBM itu sendiri. Tetapi juga efek berantai terhadap biaya distribusi, biaya bahan baku, serta biaya operasional lainnya," kata Anggawira.
Alasan dukungan HIPMI terhadap kebijakan fiskal
Meski memahami kebijakan ini bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal, HIPMI menekankan penyesuaian harga energi harus dilakukan secara terukur. Anggawira menyatakan stabilitas fiskal memiliki kaitan langsung dengan kondisi makro, nilai tukar, dan iklim investasi.
"Kami memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia," ujar Anggawira.
Rekomendasi mitigasi dari HIPMI
Untuk meredam tekanan biaya, HIPMI mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan pemerintah dan pemangku kepentingan:
- Efisiensi logistik dan rantai pasok
- Pembangunan infrastruktur untuk menurunkan biaya distribusi
- Insentif bagi sektor usaha terdampak
- Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
- Memperluas akses pembiayaan yang kompetitif
"Pemerintah harus dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperluas akses pembiayaan yang kompetitif. Langkah ini dilakukan agar dunia usaha memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian," kata Anggawira.
Adaptasi jangka menengah: teknologi hemat energi
HIPMI juga mendorong percepatan adopsi teknologi hemat energi. Rekomendasi ini mencakup pemanfaatan kendaraan berbasis gas dan listrik di sektor-sektor yang memungkinkan. Menurut Anggawira, yang dibutuhkan dunia usaha kini bukan sekadar harga energi murah, melainkan kepastian usaha dan iklim investasi kondusif.
"Saat ini yang dibutuhkan dunia usaha bukan semata harga energi yang murah. Melainkan kepastian usaha, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif," ucap Anggawira.
Dengan daya beli masyarakat yang terbatas, ruang pelaku usaha untuk meneruskan kenaikan biaya ke konsumen juga terbatas. Oleh karena itu, kombinasi kebijakan fiskal yang hati-hati dan paket mitigasi pro-bisnis dianggap penting untuk menjaga daya saing dan stabilitas ekonomi dalam jangka menengah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Bapanas dan BP Batam Integrasikan Perizinan Pangan Segar
Bapanas dan BP Batam menandatangani integrasi perizinan pangan segar pada 24 Juli 2026 untuk percepat layana...
Bapanas Pastikan Stok Beras Premium Aman, Bulog 5,2 Juta Ton
Bapanas pastikan pasokan beras premium aman; Bulog pegang 5,2 juta ton dan pemerintah awasi distribusi untuk...
Kementerian PU Genjot Rekonstruksi 47 Jembatan Pascabencana di Sumatra
Kementerian PU mempercepat rekonstruksi permanen 47 jembatan di Aceh, Sumut, dan Sumbar setelah akses darura...
Mensos Minta DNIKS Perkuat Data dan Inovasi Kesejahteraan Sosial
Mensos Saifullah Yusuf minta DNIKS perkuat data dan inovasi pada HUT ke-59 untuk percepat pencapaian SDGs da...
DPR Kecam Pengeroyokan di Bali: Jangan Main Hakim Sendiri
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati kecam pengeroyokan di Tabanan yang menewaskan pria; minta kasus diselesaikan le...
Kementan Siapkan 56 Ribu Pompa Air untuk Mitigasi Kekeringan 2026
Kementan menyiapkan 56 ribu pompa air di 2026 untuk mitigasi kekeringan dan menjaga pasokan air di lahan saw...