Harga Pertamax Naik, Pemerintah Diminta Awasi Subsidi BBM

Pertamina menaikkan harga Pertamax pada 10 Juni 2026, mendorong seruan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi. Sekretaris Jenderal IATMI Hadi Ismoyo menyatakan kenaikan itu tak terhindarkan, namun berisiko mendorong migrasi konsumen ke Pertalite jika distribusi subsidi tidak diawasi.

Alasan kenaikan harga

Hadi Ismoyo menilai kenaikan harga Pertamax didorong oleh lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah. Tekanan tersebut meningkatkan beban biaya energi yang harus ditanggung Pertamina.

"Kenaikan harga Pertamax tidak dapat dihindari karena lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan Pertamina di tengah tekanan biaya energi yang terus meningkat," ujar Hadi saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Juni 2026.

Beban keuangan Pertamina

Menurut Hadi, harga minyak dunia telah naik antara 30 hingga 50 persen akibat konflik di Timur Tengah. Selama ini Pertamina menanggung selisih harga untuk menjaga keterjangkauan masyarakat.

Hadi memperkirakan dengan konsumsi sekitar 12 juta kiloliter per tahun, beban subsidi untuk Pertamax mencapai sekitar Rp54 triliun.

Perubahan harga BBM

Perubahan resmi yang diumumkan pada 10 Juni 2026 mencatat kenaikan harga untuk beberapa produk sebagai berikut:

• Pertamax RON 92: dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter
• Pertamax Green (RON 95): dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter

Risiko migrasi ke Pertalite

Hadi mengingatkan selisih harga yang melebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Ia menekankan banyak kendaraan pengguna Pertamax masih kompatibel menggunakan Pertalite.

"Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite karena selisih harga yang melebar," kata Hadi.

Permintaan pengawasan distribusi subsidi

Untuk mencegah penyimpangan, Hadi meminta pemerintah dan BPH Migas memperkuat pengawasan bersama aparat penegak hukum. Ia menilai pengetatan perlu untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan dinikmati kelompok yang berhak.

"Perlu sekali pengetatan dan pengawasan atas tata kelola BBM subsidi. Sehingga harus tegas untuk menindak pelanggaran bagi mobil-mobil yang seharusnya tidak berhak antre di jalur Pertalite," ujarnya.

Hadi menambahkan tekanan ganda dari kenaikan harga minyak dan penguatan dolar memperparah beban Pertamina, sementara kepastian dukungan anggaran pemerintah untuk menutup beban perusahaan belum jelas. Pengawasan distribusi subsidi menjadi kunci untuk mencegah dampak sosial dan fiskal lebih luas.