Perpres 38/2026 Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional resmi diterbitkan sebagai dasar penguatan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengumuman ini disambut oleh Kementerian UMKM pada Jumat, 31 Juli 2026, di Jakarta, dengan tujuan menyinergikan program lintas kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas.

Perpres menjadi pedoman bersama

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyatakan selama ini program pengembangan kewirausahaan berjalan terpisah-pisah. Kebijakan nasional diperlukan untuk menyelaraskan arah dan peran setiap pemangku kepentingan agar upaya pembinaan lebih efektif.

"Perpres Nomor 38 Tahun 2026 menjadi pedoman bersama dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional. Semua memiliki arah yang sama dalam mengembangkan kewirausahaan Indonesia,"

— Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM

Peta Jalan Kewirausahaan hingga 2045

Salah satu poin penting Perpres adalah penetapan Peta Jalan Kewirausahaan Nasional (PKN) hingga 2045. Peta jalan ini dibagi ke dalam empat tahap yang masing-masing memiliki fokus waktu dan sasaran.

• Penguatan Kewirausahaan (2025–2029) — membangun fondasi ekosistem dan kapasitas pelaku usaha.
• Akselerasi Kewirausahaan (2030–2034) — mempercepat pertumbuhan usaha dan pendampingan nilai tambah.
• Ekspansi Global Kewirausahaan (2035–2039) — mendorong daya saing internasional.
• Kewirausahaan Indonesia Emas (2040–2045) — menguatkan peran kewirausahaan dalam pencapaian visi 2045.

Melalui PKN, pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional naik menjadi 3,6 persen pada 2029 dan mencapai 8 persen pada 2045. Target ini dipandang lebih dari sekadar kuantitas; fokus diarahkan pada kewirausahaan inklusif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan terintegrasi dalam rantai nilai industri.

Pergeseran pendekatan: dari pelatihan ke ekosistem

Perpres mengubah pendekatan pengembangan kewirausahaan. Pemerintah tidak lagi hanya fokus pada pelatihan singkat. Regulasi menekankan pembangunan ekosistem yang mendampingi pelaku usaha, termasuk akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan kemitraan industri.

Selain itu, Perpres memberi perhatian khusus pada enam kelompok wirausaha prioritas:

• wirausaha sosial
• wirausaha teknologi
• wirausaha perempuan
• wirausaha pemuda
• wirausaha desa
• wirausaha ekonomi kreatif

Dampak dan prospek

Riza menegaskan bahwa pengembangan kewirausahaan kini dipandang sebagai agenda strategis pembangunan nasional. Sinergi lintas sektor diharapkan melahirkan wirausaha yang tangguh dan berkelanjutan serta memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju 2045.

"Kewirausahaan bukan hanya urusan UMKM, melainkan agenda strategis pembangunan nasional yang memerlukan gotong royong seluruh elemen bangsa,"

— Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM

Dengan landasan Perpres ini, langkah selanjutnya adalah implementasi kebijakan teknis oleh kementerian dan daerah, serta pengukuran berkala terhadap capaian rasio kewirausahaan dan kualitas bisnis yang terbangun.