466.102 KK Terdaftar di Perlinsos Sumut, Pemprov Genjot Digitalisasi

Medan, 27 Oktober — Hanya 466.102 kepala keluarga (KK) atau 9,58 persen dari total 4.864.605 KK di Sumatera Utara yang tercatat dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kementerian Sosial. Pemprov Sumut mendorong percepatan digitalisasi data bantuan sosial agar penyaluran lebih cepat dan tepat sasaran.

Percepatan digitalisasi Perlinsos

Kepala Dinas Sosial Sumut, Ady Putra Parlaungan, menyatakan digitalisasi data bansos menjadi prioritas. Menurutnya, transformasi digital mempercepat pendataan dan membuka akses transparansi dalam penyaluran bantuan.

Ady meminta warga mendaftarkan data Kartu Keluarga (KK) melalui sistem Perlinsos. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri atau melalui agen online pada portal resmi Kementerian Sosial.

Pilot project dan peran masyarakat

Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Utara dipilih sebagai wilayah pilot project program digital Perlinsos di Sumut. Program ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Bantuan ditujukan bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4. Warga desil 5-10 dapat berperan sebagai agen untuk membantu pendaftaran kerabat atau tetangga yang berhak menerima bantuan.

“Kepada masyarakat yang berada di desil 5-10 bisa menjadi agen, bisalah mendaftarkan saudara-saudaranya yang berada di desil 1-4. Namun, penentu keputusan siapa yang akan menerima bantuan tersebut tetap dari Kementerian Sosial,”

Sinkronisasi data dan verifikasi

Keberhasilan Perlinsos Digital bergantung pada Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) provinsi dan kabupaten/kota bertugas mencocokkan data biometrik, termasuk verifikasi wajah, saat registrasi.

Dinas Sosial Provinsi juga memantau proses verifikasi dan penapisan. Instansi sosial di daerah diminta memastikan validitas data riil di lapangan agar program seperti PKH dan BPNT tepat sasaran.

Data desil rumah tangga di Sumut

Ady menambahkan wilayah 3T—Tertinggal, Terdepan, dan Terluar—mendominasi penduduk desil 1-4 di Sumut, termasuk Kepulauan Nias. Pemprov berkomitmen mempercepat registrasi untuk memperbaiki sasaran bantuan sosial.

Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah akan melanjutkan sinkronisasi data dan pengawasan verifikasi. Upaya ini diharapkan menurunkan kesalahan penyaluran dan mempercepat bantuan bagi keluarga miskin di Sumut.