Kemenhub Perkuat Transportasi Massal untuk Tekan Subsidi BBM

Kementerian Perhubungan mendorong penguatan transportasi massal perkotaan untuk menekan beban subsidi BBM yang tinggi dan mengurangi kemacetan serta polusi. Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, pada 28 Mei 2026 sehubungan upaya pemerintah mengatasi beban ekonomi masyarakat akibat biaya transportasi.

Subsidi BBM dan dampak sosial-ekonomi

Aan menyatakan sektor transportasi menyerap sebagian besar subsidi BBM, sehingga memberi tekanan pada anggaran negara. Menurutnya, sekitar 90 persen subsidi BBM dialokasikan ke sektor ini, atau setara Rp300 triliun per tahun.

“Sektor transportasi juga menyerap sekitar 90 persen subsidi BBM. Senilai Rp300 triliun per tahun,” — Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Akibatnya, biaya mobilitas tinggi mampu menyedot 30–40 persen pendapatan rumah tangga. Kondisi itu menimbulkan kemacetan, polusi udara, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Program Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP)

Pemerintah merespons dengan mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025–2029. Tujuannya adalah menurunkan durasi perjalanan, memperluas akses, dan memperkuat peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Aan menekankan perlunya perencanaan terintegrasi, dukungan pendanaan pusat-daerah, serta tata kelola yang kuat. Dengan panduan tersebut, AUMP diharapkan menjadi sistem transportasi berkelanjutan dan efisien.

“Pengembangan AUMP diharapkan dapat mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas. Serta memperkuat kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” — Aan Suhanan.

Dukungan teknologi dan layanan

Selain penambahan armada, Kemenhub mendorong digitalisasi layanan transportasi daerah untuk meningkatkan efektivitas operasional. Inisiatif ini mencakup beberapa sistem berikut.

• Mitra Darat (aplikasi layanan transportasi daerah).
• Sistem operasional buy the service (BTS).
• Executive dashboard untuk pemantauan kinerja operasional.
• Aplikasi pengawasan standar pelayanan minimal operator bus.

Contoh: Penguatan layanan Trans Batam

Kemenhub memberi apresiasi pada Pemerintah Kota Batam yang memperkuat layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Batam. Sejak 2024, armada ditambah bertahap; pada 2026 jumlah armada bertambah 19 unit menjadi total 52 unit yang melayani lima koridor strategis menuju Batam Centre.

“Kami juga mengapresiasi penerapan pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam. Termasuk konektivitas menuju Bandara Hang Nadim,” — Aan Suhanan.

Implikasi dan langkah ke depan

Penguatan transportasi publik dipandang sebagai strategi ganda: meringankan beban ekonomi rumah tangga dan mendukung ketahanan energi nasional. Aan menegaskan ketersediaan layanan publik yang efisien dapat mengurangi biaya mobilitas dan dampak kemacetan bagi masyarakat.

Ke depan, konsistensi pendanaan, koordinasi antardaerah, dan adopsi teknologi menjadi kunci keberhasilan program AUMP. Upaya ini diharapkan menghasilkan sistem transportasi perkotaan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan.