Kemen PU Perkuat Jalan Provinsi dan Kabupaten di NTT

Kementerian Pekerjaan Umum mengalihkan fokus perbaikan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jalan nasional ke jalan provinsi dan kabupaten. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 September 2026.

Jalan provinsi dan kabupaten jadi prioritas

Dody menyebut kondisi jalan nasional di NTT umumnya sudah dalam kondisi baik. Karenanya, titik perhatian kini bergeser ke jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang dianggap lebih kecil dan butuh penguatan.

"Kalau NTT secara umum jalan nasional sudah baik semua, kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi-kabupatennya agak kecil, itu kita akan penaiban dan berkuat lagi sih,"

Pernyataan tersebut menegaskan langkah pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas antarkabupaten. Fokus utama adalah ruas yang dapat menjadi alternatif bagi mobilitas masyarakat.

Ruas prioritas dan target perbaikan

Pemerintah memprioritaskan perbaikan pada ruas yang menghubungkan kabupaten dan berpotensi menjadi jalur alternatif. Dody menekankan bahwa perbaikan dilakukan secepat mungkin agar aktivitas warga kembali normal.

Meskipun belum disebutkan tenggat waktu rinci, Kementerian PU menyatakan akan menyesuaikan skala dan sumber daya pada kondisi lapangan. Langkah ini meliputi penambalan, penguatan struktur jalan, dan pelebaran pada titik-titik kritis.

Hunian sementara dan renovasi oleh KemenPKP

Secara bersamaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan bantuan hunian bagi korban gempa di NTT. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan kementeriannya menyiapkan 500 unit huntap untuk masyarakat terdampak.

Selain pembangunan rumah baru, pemerintah juga menyiapkan dana bantuan renovasi sebesar Rp5 miliar untuk memperbaiki rumah warga yang rusak.

Koordinasi lokasi dan pelibatan swasta

Maruarar menyampaikan bahwa pembangunan 500 unit akan dilakukan melalui mekanisme gotong royong. Proses itu melibatkan sektor swasta dan pemerintah daerah.

Penentuan lokasi pembangunan menjadi kewenangan pemerintah provinsi setempat. Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Gubernur NTT untuk mempercepat penetapan titik lahan.

Dampak bagi masyarakat dan prospek ke depan

Peralihan fokus perbaikan ke jalan provinsi dan kabupaten diharapkan mempercepat pemulihan akses ekonomi dan sosial di daerah terdampak. Pembangunan huntap dan dana renovasi juga diharapkan meringankan beban warga.

Kedua kementerian menegaskan upaya ini akan terus dipantau dan disesuaikan sesuai kebutuhan lapangan, dengan tujuan mengembalikan mobilitas dan hunian yang aman bagi masyarakat NTT.