Kementerian PKP Siapkan 500 Hunian Tetap untuk Korban Gempa NTT

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 500 hunian tetap dan dana renovasi sebesar Rp5 miliar untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengumuman itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 September 2026. Penanganan dilakukan bersama sektor swasta melalui semangat gotong royong agar warga tidak lama berada di pengungsian.

Rincian bantuan dan mekanisme pendanaan

Pembangunan 500 rumah akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan perusahaan swasta dan sumber non-APBN, termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain rumah baru, pemerintah menyediakan dana untuk memperbaiki rumah yang rusak agar lebih cepat dihuni kembali.

“Kami sudah siapkan di NTT, 500 rumah hunian tetap. Dan juga dana 5 miliar rupiah untuk membantu teman-teman NTT,”

Kementerian menegaskan bahwa pendekatan ini mengombinasikan dana pemerintah dengan kontribusi pihak swasta untuk mempercepat pemulihan perumahan pascabencana.

Koordinasi lokasi dan peran pemerintah daerah

Maruarar mengatakan pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri. Penetapan lokasi lahan menjadi kewenangan daerah, sehingga penentuan titik pembangunan hunian tetap harus disepakati pemerintah daerah terlebih dahulu.

“Saya sudah bicarakan dengan Gubernur, Medagri, melalui telepon dan Zoom, supaya bisa segera ditentukan titiknya. Titik lahan itu adalah kewenangan daerah, kalau memang sudah tentu, teman-teman swasta sudah siap membangun,”

Dengan penentuan lokasi yang cepat, pelaksanaan pembangunan diperkirakan bisa dimulai lebih cepat dan terkoordinasi.

Pemulihan infrastruktur jalan

Sekretaris Jenderal atau Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan kondisi jalan nasional di NTT umumnya telah membaik. Pemerintah kini mengalihkan fokus perbaikan ke jalan provinsi dan kabupaten yang menjadi konektor antarkabupaten.

Beberapa ruas jalan diprioritaskan karena berpotensi menjadi jalur alternatif bagi masyarakat. Perbaikan ini penting untuk mendukung distribusi bantuan dan akses mobilitas warga pascabencana.

• Perbaikan fokus ke jalan provinsi dan kabupaten
• Prioritas pada ruas penghubung antarkabupaten
• Tujuan: mempercepat akses logistik dan mobilitas warga

Penanganan hunian dan infrastruktur di NTT menunjukkan langkah terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Ke depan, penentuan lahan dan alokasi sumber daya menjadi faktor krusial agar hunian tetap dapat segera ditempati oleh korban gempa.