Perda Pariwisata Batu Wajibkan UMKM Lokal, DPRD Dorong

BATU — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Saifudin Zuhri mendorong Pemerintah Kota Batu menyusun Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata yang mewajibkan setiap destinasi wisata melibatkan pelaku UMKM lokal. Usulan itu diutarakan agar pertumbuhan pariwisata juga dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

Dorongan Perda untuk pemberdayaan UMKM

Saifudin, yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu, menilai kebijakan pariwisata selama ini lebih fokus pada jumlah kunjungan wisatawan ketimbang distribusi manfaat ekonomi. Dengan perda, kata dia, pengelola destinasi akan memiliki kewajiban jelas untuk membuka akses pasar bagi UMKM setempat.

Kondisi UMKM di kawasan wisata

Menurut Saifudin, banyak pelaku UMKM masih kesulitan menembus kawasan destinasi dan pusat perbelanjaan strategis. Sebagian hanya mengandalkan penjualan di pinggir jalan, sehingga akses pasar dan omzet terbatas. Persoalan serupa juga terjadi di wilayah Junrejo, di mana sejumlah pelaku usaha mengalami penurunan penjualan hingga menghentikan kegiatan usahanya.

"Padahal jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu sangat tinggi. Seharusnya pelaku UMKM lokal mendapatkan ruang khusus untuk memasarkan produknya di lokasi wisata."

Langkah yang diusulkan

Sebagai tindak lanjut, Saifudin menyampaikan akan membahas usulan perda ini dalam forum internal fraksi sebelum berkoordinasi dengan DPRD Kota Batu. Langkah awal yang direncanakan adalah menghimpun data UMKM dan kendala yang mereka hadapi.

• Inventarisasi jumlah UMKM di Kota Batu, termasuk di Junrejo;
• Identifikasi jenis produk unggulan per wilayah dan kebutuhan destinasi;
• Pemetaan kendala akses pasar dan persaingan usaha.

Dampak yang diharapkan

Saifudin menilai pengesahan perda yang mengatur keterlibatan UMKM dapat memperkuat ekosistem pariwisata berorientasi ekonomi kerakyatan. Selain meningkatkan omzet pelaku usaha kecil, produk lokal juga berpotensi menjadi bagian dari identitas dan daya tarik wisata Kota Batu.

Dengan data yang lengkap, Pemda dan DPRD diharapkan dapat merancang ketentuan teknis yang adil bagi pengelola destinasi dan pelaku UMKM. Upaya itu menjadi langkah penting agar keberhasilan pariwisata diukur tidak hanya dari ramainya pengunjung, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.