Tulungagung Harmonisasi Raperda Pengendalian Peredaran Minol

Tulungagung — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tulungagung tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (minol) memasuki tahap harmonisasi. Pembahasan dilakukan Bapemperda DPRD bersama tim asistensi Pemkab Tulungagung di Kantor DPRD pada Kamis, 16 Juli 2026, untuk menyempurnakan materi sebelum penetapan dan pengundangan.

Harmonisasi untuk penyempurnaan Raperda

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Tulungagung dan melibatkan tim asistensi Pemkab. Tujuan utama adalah memastikan Raperda sesuai dengan ketentuan hukum provinsi dan pusat sebelum dibawa ke rapat paripurna.

"Hari ini Bapemperda melaksanakan rapat bersama tim asistensi Pemkab Tulungagung dalam rangka harmonisasi ranperda minol,"

Pokok pembahasan Raperda

Dalam harmonisasi, fokus pembahasan meliputi persyaratan perizinan dan ketentuan larangan penjualan pada lokasi tertentu. Ketentuan ini diselaraskan dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

"Selain pelaksanaan perizinan, raperda ini juga mengatur larangan penjualan minol pada tempat-tempat tertentu sesuai Permendag 20 Tahun 2014,"

Harmonisasi bertujuan melengkapi pasal-pasal teknis agar Perda nanti mudah diterapkan oleh aparat daerah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Isi utama dan target implementasi

Setelah harmonisasi rampung, Raperda dinyatakan fiks dan siap ditetapkan menjadi Perda Tulungagung. Perda itu akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan peredaran minol di wilayah kabupaten.

• Menetapkan persyaratan perizinan usaha penjualan minol.
• Mengatur lokasi yang dilarang menjual minol.
• Mengatur sanksi bagi peredaran minol ilegal.
• Memberi dasar hukum untuk operasi penindakan oleh Pemkab.

"Jadi, targetnya adalah memenuhi standar norma, sehingga pada akhirnya nanti tidak lagi terjadi peredaran minol di luar tempat yang sudah ada izinnya atau ilegal,"

Tindak lanjut dan implikasi

Dengan terbitnya Perda, Pemkab Tulungagung dapat melakukan operasi penindakan terhadap praktik penjualan minol yang tidak memenuhi persyaratan perizinan. Pengaturan ini juga diharapkan mendorong pengusaha mematuhi prosedur hukum serta mengurangi peredaran ilegal yang berdampak pada ketertiban publik.

Setelah proses harmonisasi dan pengesahan, langkah berikutnya adalah pengundangan Perda dalam lembaran daerah sehingga ketentuan baru dapat diketahui luas oleh masyarakat dan penegak hukum.